Indonesiainside.id – Pakar ilmu politik dari Universitas Indonesia, Cecep Hidayat, menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada setelah kemenangan kotak kosong, dapat memberikan jaminan bagi kestabilan politik dan memastikan hak-hak demokrasi masyarakat terjaga.
Dalam putusan yang dibacakan pada Kamis (14/11), MK menetapkan bahwa pilkada ulang harus dilaksanakan dalam waktu paling lambat satu tahun setelah kotak kosong memenangkan pilkada dengan calon tunggal. Cecep menganggap keputusan tersebut sebagai langkah penting untuk menghindari kekosongan kepemimpinan yang terlalu lama di tingkat pemerintahan daerah.
“Putusan ini memberikan kepastian bagi daerah yang mengalami kotak kosong dalam pilkada. Dalam waktu satu tahun, pemilu ulang harus dilakukan, sehingga tidak ada kekosongan kekuasaan yang bisa mengganggu kestabilan politik,” ujar Cecep dalam keterangannya, dikutip ANTARA, Sabtu (16/11).
Menurut Cecep, keputusan MK ini juga memiliki dampak positif terhadap pemenuhan hak-hak demokrasi warga negara, khususnya terkait dengan kepemimpinan daerah yang sah dan definitif. Dengan adanya aturan yang tegas mengenai waktu pelaksanaan PSU, Cecep menilai pemilu ulang akan lebih terjamin keadilan dan efektivitasnya.
“Keputusan ini memastikan hak-hak warga negara untuk memilih pemimpin yang definitif tetap terjaga. Pelaksanaan pilkada ulang dalam waktu yang cepat dan tegas merupakan bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi,” tambahnya.
Cecep juga menekankan bahwa putusan MK ini sejalan dengan keputusan yang sudah diambil oleh DPR RI, yang sebelumnya telah menyepakati pelaksanaan pilkada ulang atau PSU dilakukan pada September 2025, menyusul kemenangan kotak kosong di sejumlah daerah. Keputusan ini juga berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait, seperti Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Putusan MK ini sangat relevan karena tidak hanya menyelaraskan kebijakan pemerintah dan DPR, tetapi juga memastikan proses demokrasi berjalan dengan semestinya tanpa adanya kendala yang mengganggu kepemimpinan daerah,” ujar Cecep.
Putusan tersebut merupakan pemaknaan baru terhadap Pasal 54D ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada), yang sebelumnya memungkinkan terjadinya penundaan dalam pelaksanaan PSU. Seiring dengan putusan ini, MK menetapkan batas waktu yang jelas agar daerah yang mengalami kekosongan kepemimpinan akibat kotak kosong segera memiliki pemimpin definitif tanpa menunggu terlalu lama.