Indonesiainside.id- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, sejauh ini salah satu sumber penerimaan tersebut dinilai masih belum optimal secara pemasukan kepada negara.
Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Anis Byarwati, melihat terdapat permasalahan berulang yang terjadi. Salah satunya yakni adanya keterlambatan atau PNBP yang belum disetor kepada kas negara.
“Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPK (bahwa) permasalahan yang berulang dari PNBP ini kenapa penerimaannya tidak optimal, itu ternyata memang ada beberapa. Tapi yang di-highlight oleh BPK ini, yang pertama PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara,” ujarnya Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Selain itu juga, terdapat PNBP yang kurang atau belum dipungut dan penggunaan langsung baik atas pungutan yang telat maupun yang belum memiliki dasar hukum. Maka itu, dia mendorong pemerintah lebih tegas dalam menerapkan regulasi.
Hal itu agar tiap kementerian/lembaga yang memiliki kewajiban berkontribusi terhadap PNBP tidak lagi mengalami keterlambatan setor kembali.
“Artinya yang wajib bayar itu mesti didorong untuk bayar. Kalau mau ambil gampangnya yang wajib bayar mesti didorong untuk segera bayar supaya bisa memenuhi pundi-pundi penerimaan negara,” tutur Politisi Fraksi PKS itu.