JAKARTA – Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago mengungkapkan, PDI Perjuangan belum satu suara terkait hak angket DPR untuk menyelidiki pemilu curang. Dia juga mengomentari keputusan PPP dan NasDem yang tidak menyampaikan dorongan hak angket dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (5/3/2024).
“PPP dan NasDem punya pertimbangan untuk ikut hak angket. PPP masih berjuang untuk memastikan lolos parlemen di Pileg 2024. Sedangkan Nasdem, sepertinya masih menunggu langkah PDI-P. Ketidakhadiran Puan Maharani di rapat paripurna menimbulkan persepsi bahwa PDIP belum satu suara soal hak angket,“ ujar Arifki dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (7/3/2024).
Jumlah anggota DPR dari partai pendukung paslon 01 dan paslon 02 sebenarnya lebih banyak dibanding paslon 02. Namun, NasDem dan PPP belum terbuka terkait hak angket. Hal itu menimbulkan kekhawatiran partai yang mengusulkan hak angket bisa bubar.
Di sisi lain, sejak awal usulan hak angket hanya terkesan gertakan daripada langkah serius. Para ketua umum partai dari 01 dan 03 terkesan menjaga jarak serta masih terpolarisasi dengan situasi pilpres dan dukungan capres-cawapres masing-masing. Pada akhirnya, mereka akan menghitung keuntungan jika hak angket digulirkan.
Hak angket bisa pula menjadi ruang negosiasi dari parpol pendukung 01 dan 03 untuk bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Keperluan parpol tambahan dari pemerintahan baru menjadi salah satu upaya menjaga kekuatan di parlemen.
Maka itu, agenda parpol 01 dan 03 berbeda-beda dalam melihat peluang hak angket sebagai keuntungan. Parta-partai ini baru saja mengakhiri pertempuran dalam pemilu, sehingga berat jika harus menjadi oposisi.
“PDI-P memang terlatih menjadi partai oposisi, tetapi 2 perode pemerintahan Jokowi menjadi bagian dari kekuasaan. Sedangkan PKS dua periode pemerintahan Jokowi menjadi oposisi. Jika ada tawaran bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran, tentu itu bakal sulit ditolak juga oleh PKS, “ ucap Arifki. (AZR)