Indonesiainside.id – Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Eddy Hiariej menegaskan bahwa Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan maupun memperpanjang batas usia pensiun Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), khususnya bagi perwira tinggi berpangkat jenderal bintang empat.
Menurut Eddy, kewenangan tersebut melekat pada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas institusi pertahanan dan keamanan negara, termasuk Kepolisian Republik Indonesia.
“Presiden bisa menggunakan hak prerogatif itu untuk memperpanjang usia. Pertimbangannya hanya itu,” tutur Eddy usai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/6).
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjawab pertanyaan mengenai ketentuan perpanjangan usia pensiun bagi perwira tinggi bintang empat yang telah disepakati dalam pembahasan RUU Polri antara pemerintah dan Komisi III DPR RI.
Dalam aturan terbaru tersebut, Pasal 30 ayat (5) huruf c menyebutkan bahwa khusus perwira tinggi bintang empat, usia pensiun paling tinggi ditetapkan 60 tahun dan dapat diperpanjang selama satu tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keputusan presiden.
Ketentuan ini memberikan ruang bagi Presiden untuk mempertahankan seorang Kapolri atau perwira tinggi bintang empat lainnya apabila dinilai masih dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara.
Selain mengatur perwira tinggi bintang empat, RUU Polri juga menetapkan perubahan batas usia pensiun bagi anggota Polri pada berbagai jenjang kepangkatan. Bintara dan Tamtama akan memasuki masa pensiun pada usia 59 tahun, sementara Perwira Pertama, Perwira Menengah, dan Perwira Tinggi akan pensiun pada usia 60 tahun.
Eddy menjelaskan bahwa perubahan tersebut dilakukan untuk menyelaraskan ketentuan usia pensiun anggota Polri dengan aturan yang berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menurutnya, ASN secara umum memiliki batas usia pensiun hingga 60 tahun, bahkan dapat diperpanjang hingga usia 65 tahun untuk jabatan fungsional utama.
“Jadi itu yang berlaku memang umum, baik pada ASN demikian. Jadi kita menyesuaikan dengan, membandingkan dengan aparatur sipil negara,” jelasnya.
Dengan pengaturan baru tersebut, pemerintah berharap sistem pembinaan karier dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Polri dapat berjalan lebih efektif serta sejalan dengan kebijakan kepegawaian nasional.