Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota DPR dari PPP menolak usulan legalisasi ganja sebagai komoditas ekspor. Ia berpendapat, usulan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam dan hukum.
Dalam Islam, kata dia, ganja termasuk tanaman yang diharamkan karena memabukkan. Artinya, tidak boleh dikonsumsi, disebarkan, atau pun di tanam. Selain itu, menjadikan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor juga bertentangan dengan aspek hukum, fisik, psikologis, sosial, serta aspek keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Banyak dalil Islam yang memperkuat hal tersebut. Artinya usulan ekspor ganja bertentangan dengan Islam,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Achmad Baidowi, tanpa menyebut dalil yang dimaksud, Jumat (31/1).
Dari sisi hukum, ganja juga dilarang. Pria yang akrab disapa Awiek itu menyampaikan, legalisasi ganja di Indonesia tidak bisa dilakukan.
Hal tersebut karena bertentangan dengan United Nations Single Convention 1961 dan United Nations Convention 1988 tentang narkotika dan obat-obatan terlarang. Konvensi itu menetapkan bahwa segala bentuk perbuatan yang menyangkut masalah ganja adalah sebuah tindak pidana yang harus dikenakan hukuman yang setimpal dengan hukuman penjara.
“Ketentuan-ketentuan dari kedua konvensi tersebut telah diratifikasi dan diatur lebih lanjut dalam UU No.35/2009 tentang Narkotika baik mengenai penggolongan ganja dalam narkotika golongan I maupun ketentuan pidana yang cukup berat,” ujar dia.
Usulan tersebut pertama kali dilontarkan anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Rafli, kepada Menteri Perdagangan, Agus Supramanto, dalam rapat kerja pada Kamis (30/1). Ia mengusulkan kepada pemerintah untuk melegalkan tanaman ganja sebagai komoditas ekspor.
Menurut Rafli, ganja memiliki potensi ekspor yang besar. Ini mengingat tanah Aceh merupakan daerah yang subur ditanami ganja. Ia lalu meminta pemerintah untuk melihat potensi yang ada dan dicari pasar luar negeri.
“Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa aja, jangan kaki kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah,” kata legislator Aceh itu.(EP)