BPK Usul Program Wajib Militer Diterapkan di Indonesia

Oleh: Rudi Hasan

Indonesiainside.id, Jakarta — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengusulkan diadakannya program wajib militer untuk warga Negara Indonesia (WNI). Usulan tersebut telah disampaikan BPK kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan).

“Jadi kami mengusulkan agar kita (Indonesia) mulai menerapkan wajib militer sebagaimana semua negara maju yang ada di dunia,” kata anggota BPK, Agung Firman Sampurna, usai menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kemhan Tahun 2018 oleh BPK di Jakarta, Senin (17/6).

Menurut Agung, selain berperan dalam operasi militer perang, latihan, persiapan dan pengadaan alutsista dan sebagainya, Kemhan perlu menerapkan program wajib militer, seperti yang dilakukan semua negara maju di dunia. Dia menilai program wajib militer sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendidikan bela negara dan menjadikan Indonesia negara yang kuat.

“Sudah waktunya bagi kita meningkatkan program pendidikan bela negara kita menjadi lebih terstruktur yang lebih sistematis dan lebih masif yaitu dengan wajib militer,” kata Agung.

Di tempat yang sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyambut baik usulan BPK tersebut. Namun menurut dia wacana itu tidak mudah untuk dilakukan. “Enggak mudah itu ya. Itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-saja saja. Tapi dari Kemhan belum memikirkan itu dulu,” kata Ryamizard.

Mantan kepala staf TNI Angkatan Darat (KSAD) itu menjelaskan, yang dibutuhkan sekarang adalah penguatan terhadap program bela negara. Dalam program yang sudah ada sejak lama itu, Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Itu perlu ditanamkan kepada seluruh warga negara. Kalau bela negara itu bagaimana jiwa, pemikiran kita ini tidak berubah, yaitu NKRI dengan dasarnya Pancasila dan UUD 1945 itu yang dipatrikan terus di dada, benak, terutama prajurit, kemudian rakyat karena perang kita adalah perang mindset,” kata Menhan Ryamizard. (AIJ/Ant)

Tinggalkan Komentar