Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021, rasio penerimaan perpajakan diprakirakan 8,25–8,63 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, diprakirakan berada dikisaran 1,60–2,30 persen terhadap PDB.
“Dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi, melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi,yang masih dalam proses pemulihan. Maka angka rasio perpajakan tahun 2021
diprakirakan dalam kisaran 8,25–8,63 persen terhadap PDB,” ujar Sri Mulyani, di Gedung DPR / MPR, Jakarta, Selasa (12/5).
Sementara itu, kebijakan PNBP 2021 diarahkan untuk melanjutkan proses
reformasi, sejalan dengan amanat UU No. 9 Tahun 2019 tentang PNBP.
Langkah reformasi dilakukan dengan cara pengelolaan penerimaan sumber daya alam agar memberi manfaat jangka panjang, peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi ase,t dengan penerapan highest and best use (HBU).
“Namun, lemahnya harga komoditas diproyeksikan akan menekan PNBP, sehingga rasio PNBP di tahun 2021 diprakirakan dalam kisaran 1,60–2,30 persen terhadap PDB,” Kata Sri Mulyani.