Wacana Referendum, Wiranto: Masyarakat Jangan Terjebak Hoaks

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan (Menkopolhukam), Wiranto menyebut daerah-daerah yang meminta referendum selain Aceh merupakan wacana klasik. Ia menyebut daerah tersebut sudah terjangkit gerakan separatis seperti Papua.

“Masyarakat kita harapkan tidak terjebak pada hoaks tentang itu (referendum) karena pemberitaan sangat kecil sekali. Hanya satu persen dari lalu lintas medsos (media sosial),” kata Wiranto di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).

Terlebih, masalah referendum sudah tidak berlaku dalam hukum positif di Indonesia. Hal itu ditandai dengan keputusan TAP MPR dan Undang-Undang, seperti TAP MPR Nomor 8 Tahun 1998 mencabut TAP MPR Nomor 4 Tahun 1993 tentang referendum, termasuk UU Nomor 6 Tahun 1999 mencabut UU Nomor 5 Tahun 1985.

“Jadi, ruang untuk referendum sudah tidak ada. Tidak relevan, apalagi kalau dihadapkan pada international court yang mengatur masalah ini,” kata Wiranto.

Sebelumnya, Mualem melontarkan usulan tentang referendum di Aceh dalam pidatonya di hadapan elite Aceh, Senin (27/5). Hal itu sama yang pernah dilakukan Timor Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste dan berpisah dengan Indonesia.

Munculnya opsi referendum ini karena melihat Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak,” ujar Mualem.

“Kita tidak dapat bayangkan lagi, persoalan bangsa Indonesia, semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya,” tutup Mualem.

Hadir saat itu, Plt Gubernur Aceh, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Rektor Unsyiah Banda Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili) serta para Bupati dan Walikota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh serta partai nasional. (HMJ)

Tinggalkan Komentar