Oleh: Andryanto S
Indonesiainside.id, Jakarta – Utang luar negeri (LN) korporasi swasta di Indonesia melonjak hingga akhir Juli 2019, menimbulkan kekhawatiran risiko gagal bayar. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi utang LN swasta pada akhir Juli 2019 tumbuh 11,5% secara tahunan (yoy) menjadi 197,8 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan Juni 2019 yang sebesar 11,1 persen (yoy).
Sejak awal 2019, melesatnya pertumbuhan utang luar negeri swasta dibanding pemerintah menjadi pelontar kenaikan utang luar negeri Indonesia. Padahal, posisi utang LN pemerintah di periode sama tumbuh 9,7 persen (yoy) menjadi sebesar 194,5 miliar dolar AS. Perkembangan utang itu membuat rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2 persen.
Sejalan dengan kondisi itu, dua lembaga internasional yakni lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investors Service dan konsultan global McKinsey & Co mulai memberikan peringatan risiko gagal bayar yang menghantui korporasi swasta di Indonesia, seiring ancaman resesi ekonomi global.
Dalam laporan berjudul “Risk from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen”, Moody’s Investors Service menyebutkan perusahaan-perusahaan di 13 negara Asia Pasifik saat ini berisiko mengalami gagal bayar. Keadaan tersebut dipicu oleh lesunya kinerja korporasi akibat kondisi perekonomian dunia yang mengalami krisis. Tercatat ada dua negara di kawasan itu yang memiliki risiko tertinggi, yaitu Indonesia dan india.
Moody’s telah melakukan tes tekanan menggunakan asumsi penurunan laba sebesar 25% sebelum bunga dan pajak atau EBITDA. Perusahaan-perusahaan yang kinerjanya merosot otomatis akan sulit dalam mencicil utang-utangnya.
McKinsey & Co juga mewanti-wanti bahwa tekanan di pasar keuangan saat ini dapat memicu krisis baru. Dalam laporan bertajuk “Sign of Stress in The Asian Financial System”, McKinsey memperingatkan agar negara-negara di Asia Pasifik mewaspadai krisis ekonomi 1997 tidak terulang kembali. Menurut McKinsey dalam laporan tersebut, 32% utang korporasi Indonesia dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5. Hal itu menandakan kemampuan korporasi swasta di Indonesia dalam membayar bunga utang relatif rendah.
Ekonom Institute for Developments of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai dalam konektivitas di sistem keuangan global saat ini, peningkatan risiko gagal bayar bisa dengan mudah menjalar dan menimbulkan imbas negatif ke sektor lain di rantai perekonomian.
Dia mengingatkan pihak swasta dan juga pemerintah agar mengendurkan agresivitas dalam menarik utang, meskipun pertumbuhan ekonomi domestik perlu distimulus dengan alternatif sumber pendanaan. Jika tidak hati-hati dalam menarik utang, risiko beban usaha, di antaranya risiko selisih kurs akan mengintai kinerja dunia usaha.
“Risikonya ‘missmatch’ (ketidaksesuaian) likuiditas jangka pendek, selisih kurs juga membuat beban bayar utang meningkat,” ujar dia di Jakarta, Kamis (10/10).
Sejalan dengan itu, penarikan utang yang “ugal-ugalan” juga akan semakin menyedot cadangan devisa yang sebenarnya sudah menurun pada September 2019. Lebih baik, cadangan devisa saat ini dioptimalkan untuk menjaga stabilitas.
Jumlah cadangan devisa Indonesia pada akhir September 2019 menurun 2,1 miliar dolar AS menjadi 124,3 miliar dolar AS dibanding Agustus 2019 yang sebesar 126,4 miliar dolar AS. “Utang yang ugal ugalan bisa blunder ke devisa karena butuh dollar banyak saat membayar kewajiban bunga dan cicilan pokok utang,” ujar dia. (*/Dry)