Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa Pemilu 2019 di Mahkamah Konstitusi. Sampai saat ini, sebanyak 7 saksi dari total 14 orang yang akan memberikan kesaksian.
Said Didu akan menjelaskan posisi cawapres 01, Ma’ruf Amin, yang disebut tim hukum 02 sebagai pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Pimpinan karyawan dan BUMN selama UU 2003 dilaksanakan,” ucap Said.
Awalnya, Said Didu menceritakan pengalaman pejabat anak perusahaan BUMN yang mundur ketika maju dalam jabatan publik. Dia menyebut, pernah menangani Dirut Semen Padang.
Dia tidak tidak menyebut nama, namun menurut pengakuannya, Dirut tersebut saat itu dicalonkan partai yang berkuasa. Namun hal ditegaskan Said Sidu melanggar Undan-Undang.
“Saya tegas, dilarang UU maka anda harus mundur,” kata Said Didu dalam sidang gugatan hasil Pilpres 2019 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6).
Said Didu memaparkan 3 kelompok pejabat BUMN. Tiga kelompok itu merujuk pada kewajiban pejabat yang harus melapor LHKPN ke KPK.
Dia menegaskan, Direksi, dewan pengawas, dan komisaris serta direksi anak perusahaan BUMN dianggap juga atau dimasukkan dalam kelompok pejabat BUMN. Mulai 2006 seluruh pejabat BUMN yang tiga kelompok tersebut berkewajiban melaporkan LHKPN.
“Itu mulai pejabat BUMN terdiri dari tiga kelompok komisaris, dewan pengawas dan direksi BUMN; komisaris dewan pengawas anak perusahaan BUMN dan pejabat satu tingkat di bawah direksi BUMN. Itu praktik hukum (mengenai) LHKPN,” kata Said Didu.
Pada kesempatan tersebut, saat diberi kesempatan menanggapi oleh majelis hakim, tim hukum KPU menanyakan pada regulasi mana muncul aturan tentang pejabat BUMN. Hal ini ditanyakan kuasa hukum KPU, Ali Nurdin.
Namun, belum selesai menjawab, penjelasan Said Didu dipotong Ali. “Saudara saksi itu kan surat dari kementerian. Pertanyaan saya, apakah ada regulasi di pasal berapa, di ketentuan mana yang mengatur tentang pejabat BUMN?” tanya Nurdin lagi.
“Saya katakan tadi, saya tidak temukan nomenklatur pejabat BUMN kecuali di UU Tipikor dan UU Pemilu,” jawab Said. Dia menegaskan, undang-undang menyebutkan yang melaporkan LHKPN adalah pejabat negara termasuk itu pejabat BUMN.
Meski demikian, Ali merasa tak puas dengan pemaparan Said Didu. Dia menganggap, tidak ada di UU Tipikor yang menyebut frasa pejabat BUMN.
“Baik bagi kami itu sudah cukup yang mulia, karena ternyata tidak ada aturan terkait yang mengatur tentang pejabat negara,” kata Ali. (EPJ)