Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti memberikan apresiasi kepada Polri yang menindak anggota Satpol PP Gowa yang melakukan tindak kekerasan dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Dia mengatakan, petugas PPKM seharusnya bisa menghindari tindak kekerasan. Menurut dia, apresiasi harus diberikan kepada Polri, khususnya Polres Gowa, yang segera menangani kekerasan oleh anggota Satpol PP kepada masyarakat saat penerapan PPKM. “Petugas memang harus tegas dalam melaksanakan tugas, tetapi kekerasan jelas tidak dibenarkan,” kata La Nyalla Mahmud Mattalitti dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (18/7).
Sebelumnya, Sekretaris Satpol PP Gowa inisial MH diduga melakukan penganiayaan terhadap pasangan suami-istri pemilik kafe. Sang istri dikabarkan sedang hamil delapan bulan, bahkan harus dirawat di rumah sakit di Kota Makassar. Polres Gowa menindaklanjuti kasus tersebut dengan menetapkan anggota Satpol PP yang menganiaya sebagai tersangka tindak kekerasan.
Penetapan tersangka untuk anggota Satpol PP Gowa ini dilakukan setelah polisi memeriksa 7 orang saksi dan melakukan gelar perkara berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian. Namun polisi masih belum menahan tersangka, karena masih berkoordinasi dengan inspektorat Gowa. Tersangka juga masih menjalani pemeriksaan secara internal.
Baca Juga:
- Aniaya Pemilik Warung Kopi, Sekretaris Satpol PP Gowa Langsung Dicopot
- Presiden: Aparat Daerah Jangan Keras dan Kasar, Ajak Sambil Bagi Beras!
La Nyalla yang juga senator asal Jawa Timur mengatakan petugas justru harus lebih sensitif terhadap kondisi masyarakat. Keputusan pemerintah dengan menerapkan PPKM jelas membuat masyarakat terdampak, khususnya secara ekonomi. “Kondisi ini harus dipahami petugas. Karena masyarakat harus memastikan perekonomiannya terus berputar,” kata dia.
La Nyalla meminta petugas melakukan pendekatan yang lebih humanis. Dia menyebutkan, presiden sudah mengimbau kepada petugas di lapangan agar tidak keras dan kasar saat menegur masyarakat, tetapi tetap harus tegas dan santun. “Ini yang disebut lebih humanis biar masyarakat paham jika keputusan yang diambil pemerintah untuk kebaikan bersama agar kondisi segera normal,” katanya. (Aza/Ant)