Indonesiainside.id – Sertifikat halal kini bukan lagi semata simbol keagamaan, melainkan telah menjelma menjadi standar global yang menentukan kualitas, kebersihan, dan keamanan suatu produk. Menurut Haikal, sertifikasi halal memberikan nilai tambah yang signifikan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang ingin memperluas pasar, termasuk hingga ke mancanegara.
“Dengan bersertifikat halal, produk akan memiliki nilai tambah secara ekonomi, karena halal itu bersih, sehat, dan aman. Banyak sekali contoh produk UMK kita yang setelah bersertifikat halal mampu menembus ekspor,” kata Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/8).
Salah satu contoh nyata datang dari Surabaya. Sebuah UMK lokal yang sebelumnya kesulitan menembus koperasi dan ritel modern, kini rutin mengirim dua kontainer produk ke Eropa setelah mendapatkan sertifikat halal.
“Ada UMK dari Surabaya yang dulu (produknya) tak bisa masuk koperasi atau toko ritel modern. Tapi, begitu dapat sertifikat halal, mereka diterima di mana-mana, bahkan rutin ekspor dua kontainer ke Eropa,” imbuhnya.
Haikal menegaskan, sertifikasi halal bukan lagi eksklusif untuk umat Islam, melainkan telah menjadi simbol kualitas universal yang diminati oleh konsumen lintas negara dan budaya.
“Halal telah bertransformasi sebagai jaminan yang mencerminkan kebersihan, keamanan, dan kualitas,” ujarnya.
Dalam konteks persaingan global yang makin kompetitif, menurut Haikal, produk-produk UMK tak bisa lagi mengandalkan strategi lama. Mereka harus memenuhi berbagai standar internasional, salah satunya adalah standar halal.
Ia menekankan, “Sebagai standar, halal bukan hanya untuk umat Islam. Halal adalah untuk semua umat manusia, terlepas apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku, bangsa dan kebudayaannya.”
Pemerintah pun tak tinggal diam. Melalui program Sertifikat Halal Gratis (Sehati), BPJPH memberikan kuota besar untuk para pelaku UMK. Khusus di Provinsi Lampung, tersedia sekitar 18.000 kuota gratis dari total 44.000 yang disediakan pada 2025.
Haikal pun mengimbau para pelaku UMK untuk segera mengurus sertifikasi halal dan memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Ia juga mengingatkan peran penting Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) dan Pendamping Proses Produk Halal (P3H) di daerah agar terus mendampingi pelaku usaha dalam proses sertifikasi.
“Tujuannya, agar para pegiat UMK terbantu dan memperoleh kemudahan melalui pendampingan sertifikasi halal,” tutupnya.