Indonesiainside.id – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan telah merampungkan pledoi pembelaannya, yang akan menjadi panggung bagi prinsip morality of law dan due process of law di hadapan majelis hakim. Pernyataan itu disampaikannya menjelang sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/7).
“Pledoi yang saya siapkan sudah selesai,” kata Hasto sebelum memasuki ruang sidang.
Ia menyebut, pledoi yang rencananya akan dibacakan pekan depan akan menyoroti pentingnya keadilan hukum yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermoral.
“Good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal disesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law,” ujarnya.
Sebelum sidang dimulai, Hasto sempat merefleksikan proses hukum yang ia jalani. Mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan nomor 18, ia mengaitkan simbol tersebut dengan keyakinan spiritual.
“Sejak awal ketika menggunakan rompi oranye ini, kebetulan nomornya 18, saya kenakan dengan keyakinan bahwa kebenaran akan menang, Satyam Eva Jayate,” ungkapnya, merujuk pada semboyan Sansekerta yang berarti kebenaran pasti menang.
Namun di balik keyakinannya itu, Hasto menghadapi dakwaan serius. Ia diduga menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret mantan caleg PDIP Harun Masiku, buronan KPK yang masih belum tertangkap sejak kasus mencuat pada 2019.
Jaksa menyebut Hasto memerintahkan Nur Hasan, penjaga Rumah Aspirasi, untuk merendam ponsel milik Harun ke dalam air guna menghilangkan jejak digital setelah OTT terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan. Tak berhenti di situ, Hasto juga diduga memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan ponselnya sendiri, sebagai langkah antisipatif terhadap penyidikan.
Tak hanya soal obstruction of justice, Hasto juga dakwaan suap, diduga bersama-sama dengan sejumlah pihak memberikan uang sebesar 57.350 dolar Singapura (sekitar Rp600 juta) kepada Wahyu Setiawan. Uang itu disebut bertujuan untuk meloloskan permintaan pengganti antarwaktu (PAW) anggota DPR atas nama Harun Masiku, menggantikan Riezky Aprilia dari Dapil Sumatera Selatan I.
Atas semua tuduhan tersebut, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor, junto sejumlah pasal dalam KUHP yang mengatur pidana percobaan, penyertaan, dan perbuatan berlanjut.