Para Senator Janji Bekerja Produktif di Sisa Masa Bakti

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI periode 2014-2019 berkomitmen untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi daerah di masa bakti mereka yang akan berakhir pada 30 September nanti. Komitmen itu menjadi bagian dari tanggung jawab mereka selaku representasi daerah di parlemen.

Wakil Ketua DPD, Nono Sampono menyatakan, pihaknya akan terus produktif dalam menghasilkan output lembaga di sisa pengabdian yang tinggal dua bulan lagi. “Di sisa masa tugas yang akan berakhir pada 30 September ini, kita akan terus produktif mengawal dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan daerah, sebagai wujud keberpihakan kita kepada daerah,” ujarnya saat memimpin Sidang Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (19/7).

Selain itu, kata dia, DPD akan terus mengawal RUU tentang DPD RI yang saat ini sedang bergulir. Menurut Nono, RUU tersebut sangat menentukan peran dan fungsi DPD ke depan; mekanisme kerja DPD, serta; fungsi penyeimbang (check and balances) DPD terhadap DPR.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komite I DPD, Fahira Idris, melaporkan hasil pelaksanaan tugas komitenya. Dia menuturkan, Komite I sedang menggodok penyusunan RUU Daya Saing Daerah (DSD) dan RUU Wilayah Negara, dan menargetkan akan diselesaikan dan disahkan dalam Sidang Paripurna ke-15 yang akan dilaksanakan pada 30 September nanti.

“Komite I menghasilkan rekomendasi atas Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Desa kepada pemerintah, yaitu mengembalikan implementasi UU Desa sesuai mandat UU Desa, kemudian mengoptimalkan formulasi dana desa berdasarkan UU Desa, dan melakukan mekanisme pengawasan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa,” ujar senator asal Ibu Kota itu.

Sementara, Wakil Ketua Komite II DPD, Carles Simaremare, juga memaparkan perkembangan pelaksanaan tugas komitenya pada sidang paripurna kemarin. Komite II telah menyusun RUU usul inisiatif DPD berupa RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Kami telah melaksanakan dua kali kegiatan uji sahih. Pertama dilaksanakan pada 8 Juli 20l9, bekerja sama dengan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Provinsi Yogyakarta membahas draf naskah akademik dan draf RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009,” ujarnya.

Selain itu, Komite II telah menyusun jadwal finalisasi kedua RUU tersebut yang akan dilaksanakan pada 12-14 Agustus 2019 nanti di Bandung, Jawa Barat. Komite II juga akan melakukan pengawaasan terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan pada kegiatan reses kali ini.

Sementara, Ketua Komite III DPD, Dedi Iskandar Batubara menjelaskan, komitenya telah melaksanakan serangkaian kegiatan terkait dengan pelaksanaan tugas konstitusi. Di antaranya berupa pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Serangkaian kegiatan telah dilakukan oleh Komite III berupa rapat dengar pendapat (RDP), inventarisasi materi melalui kegiatan reses anggota Komite III, sampai pada tahapan terakhir berupa kegiatan finalisasi pada 2-3 Juli lalu.

Dedi mengatakan, Komite III DPD juga telah menyusun pertimbangan terhadap RUU tentang Pendidikan Kedokteran. Komite III DPD menilai RUU tersebut masih ada masalah terutama besarnya biaya pendidikan kedokteran di Indonesia. “Terdapat desakan dari publik agar pemerintah dapat mengkaji kebijakan biaya pendidikan kedokteran. Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan subsidi bagi biaya pendidikan kedokteran,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komite IV Ajiep Padindang, menjelaskan temuan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar menjadi perhatian utama DPD. Menurut dia, agar hasil pemeriksaan BPK semakin berkualitas dan mempunyai korelasi dengan program pemerintah daerah, DPD dan DPR perlu mendukung upaya BPK untuk penambahan jumlah anggota BPK.

“Selain itu, BPK juga perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh yang mencakup pemeriksaan keuangan dan pemeriksa kinerja secara paralel dalam satu semester yang sama,” katanya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar