Indonesiainside.id – Komisi X DPR RI menyoroti perlunya kajian mendalam terhadap sistem Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), khususnya mengenai jalur zonasi. Anggota Komisi X DPR, Habib Syarief Muhammad, meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mempertimbangkan kemungkinan penghapusan sistem zonasi yang dinilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada manfaat.
“Komisi X DPR RI meminta agar sistem zonasi benar-benar dikaji, kalau perlu dihapus,” kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (21/11).
Habib menilai bahwa sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB tidak sepenuhnya efektif dan justru menimbulkan berbagai permasalahan. “Kekurangannya yang pertama, aparat pendidikan yang terlibat tidak siap. Kedua, potensi kecurangan tidak dapat dihindari, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Ketiga, langkah-langkah ceroboh menyebabkan banyak anak pintar masuk sekolah yang kurang bermutu. Bahkan, anak-anak miskin yang pintar sering tertolak hanya karena sistem zonasi ini,” paparnya.
Terkait keberlanjutan sistem zonasi, ia mengemukakan tiga opsi. Pertama, sistem zonasi tetap diterapkan meskipun terdapat kekurangan, lalu sistem zonasi disempurnakan dengan beberapa perubahan, dan terakhir ialah sistem zonasi dihapus sepenuhnya. Jika opsi ketiga dipilih, ia juga menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan penggunaan sistem seleksi lain, seperti Ujian Nasional (UN), untuk menggantikan jalur zonasi.
Selain itu, Habib juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap implementasi Kurikulum Merdeka. Ia meminta pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih jelas mengenai alat ukur keberhasilan kurikulum ini, terutama setelah adanya keluhan dari para guru. “Banyak guru yang merasa keberatan. Dari 100 guru, paling hanya lima yang mendukung Kurikulum Merdeka. Sisanya mengeluh karena gaji kecil, beban administratif tinggi, dan masalah lainnya. Pemerintah harus mendengarkan keluhan ini,” ungkapnya.
Habib juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam rencana kenaikan gaji guru. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan tidak ada diskriminasi dalam kebijakan kenaikan gaji guru. Saat ini, kenaikan gaji guru hanya berfokus pada ASN, sementara guru swasta dan honorer masih terabaikan. “Kami di Komisi X DPR meminta pemerintah memastikan tidak ada diskriminasi dalam penerapan kenaikan gaji guru. Saat ini, kenaikan hanya berfokus pada ASN, sementara guru swasta dan honorer masih terabaikan,” terang dia.
Terkait hal ini, dirinya pun menambahkan bahwa pemerintah sedang mengkaji besaran kenaikan gaji guru, termasuk usulan agar gaji minimum guru menjadi Rp2 juta. Namun, ia mencatat adanya perbedaan pandangan antara Presiden dan Menteri Pendidikan mengenai implementasi kebijakan tersebut.
“Kami berharap pemerintah memberikan tambahan gaji Rp2 juta untuk semua guru, baik ASN maupun swasta. Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, yang telah berjasa besar bagi kita semua,” pungkasnya.