Eks Waka BGN Diperiksa Kejagung, Dugaan Permainan Titik Dapur MBG Masuk Babak Baru

Sony Sonjaya diperiksa Kejagung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi MBG. Ia mengajukan justice collaborator untuk membuka pihak lain.

Indonesiainside.id — Kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru. Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, kembali diperiksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai tersangka, Kamis (18/6/2026).

Sony tiba di Gedung Jampidsus Kejagung, Jakarta, sekitar pukul 09.24 WIB menggunakan mobil tahanan. Saat turun dari kendaraan, purnawirawan polisi itu tidak menjawab pertanyaan awak media. Ia hanya tersenyum, lalu langsung masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.

Sony tampak membawa buku catatan dan pulpen. Kehadirannya menjadi perhatian karena ia sebelumnya telah mengajukan diri sebagai justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Kuasa hukum Sony, Krisna Murti, tiba lebih dahulu di Gedung Jampidsus sekitar pukul 09.18 WIB. Namun, ia tidak banyak menjelaskan agenda pemeriksaan dan langsung masuk ke dalam gedung.

Pemeriksaan Sony menjadi penting karena permohonan justice collaborator yang diajukannya disebut berkaitan dengan upaya membuka pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara MBG. Melalui kuasa hukumnya, Sony menyatakan ingin menjelaskan perannya sekaligus mengungkap aktor lain dalam kasus yang sedang disidik Kejagung.

Krisna mengatakan, selama ini kliennya merasa diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dugaan penjualan titik-titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Padahal, menurut versi Sony, ada tekanan dan arahan dari pihak lain.

“Artinya bahwa selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang menjual, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi,” kata Krisna.

Ia menyebut Sony akan menyampaikan sendiri nama-nama pihak yang diduga memberi tekanan tersebut dalam proses hukum, termasuk di persidangan.

“Diatensi oleh nama-nama besar yang akan beliau sampaikan nanti sendiri. Beliau sampaikan nanti di persidangan. Bahwa beliau tuh ditekan, bahwa otaknya tuh bukan beliau. Bahwa jangan disangkakan jual dapur-dapur itu adalah beliau,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak Sony juga menyebut telah menyampaikan lebih dari 20 nama kepada penyidik Kejagung dalam berita acara pemeriksaan. Dari jumlah itu, 26 nama disebut berasal dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, klaim tersebut masih harus diuji penyidik berdasarkan alat bukti yang sah.

Kejagung sendiri menyatakan masih mempelajari permohonan justice collaborator Sony. Penyidik disebut akan mencocokkan keterangan dan bukti yang diklaim dimiliki Sony dengan alat bukti yang sudah dikantongi dalam penyidikan.

Dalam kasus ini, Jampidsus Kejagung telah menetapkan lima tersangka. Mereka adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya, Asep Yusuf Soemantri, serta Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal Andri Mulyono.

Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola program MBG tahun 2025–2026. Salah satu fokus yang mencuat adalah dugaan permainan dalam pembukaan titik dapur SPPG, yakni unit layanan yang menjadi tulang punggung penyediaan makanan dalam program prioritas pemerintah tersebut.

Dugaan jual-beli atau permainan titik dapur MBG menjadi sorotan karena SPPG tidak sekadar urusan teknis penyediaan makanan. Di balik satu titik dapur, ada akses terhadap pengelolaan anggaran, rantai pasok bahan pangan, pengadaan peralatan, tenaga kerja, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Karena itu, jika klaim Sony soal tekanan dan keterlibatan pihak lain terbukti, perkara ini dapat berkembang lebih luas. Penyidikan tidak hanya berhenti pada pejabat BGN, tetapi bisa membuka jaringan pengaruh di balik proses verifikasi, penentuan mitra, dan pengelolaan dapur MBG.

Namun, seluruh klaim tersebut tetap harus dibuktikan dalam proses hukum. Status justice collaborator juga tidak otomatis diberikan. Penyidik perlu menilai apakah keterangan Sony benar-benar signifikan, didukung bukti, dan dapat membantu membongkar perkara yang lebih besar.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi program MBG. Program yang dirancang untuk memperbaiki gizi anak dan kelompok rentan itu kini justru terseret dugaan penyimpangan tata kelola. Jika dapur MBG berubah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, maka yang terancam bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program prioritas pemerintah.

Pemeriksaan Sony di Gedung Jampidsus hari ini menjadi salah satu titik penting. Dari buku catatan yang ia bawa, publik menunggu apakah benar ada nama-nama besar yang akan terbuka, atau klaim tersebut berhenti sebagai strategi pembelaan di tengah proses hukum.

Yang jelas, kasus MBG kini tidak lagi hanya soal siapa yang menandatangani keputusan. Ia mulai menyentuh pertanyaan yang lebih besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan dapur-dapur bernilai strategis itu, dan siapa saja yang mengambil keuntungan dari program yang seharusnya menjadi hak rakyat.

Tinggalkan Komentar