SP3 Kasus di KPK Akan Dikaji

Indonesiainside.id, Jakarta – Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) akan dibahas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus-kasus korupsi di KPK akan disisir.

“Insya Allah setelah mendapatkan data-data perkara termasuk status dan lama waktu penanganannya serta permasalahannya, barulah kami memulai kajiannya,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango di Jakarta, Jumat, (27/12).

Menurut dia, penggunaan kewenangan itu tak bisa sembarangan. Harus ada keterdesakan dalam memvonis SP3 terhadap suatu kasus. Kewenangan ini memang tertulis di Pasal 40 UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Namun Nawawi tak mau berandai-andai kasus mana saja yang akan dikenai vonis itu. Pihaknya masih beradaptasi dengan lingkungan kerja KPK. Sebab dirinya dan pimpinan lain baru saja dilantik.

“Kami masih mencoba melihat persoalan-persoalan pada struktur dan jalannya organisasi KPK,” kata Nawawi.

Sejumlah kasus sudah berjalan lebih dari dua tahun. Misalnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat mantan Dirut PT Pelindo II, Richard Joost Lino pada akhir 2015.

Selain itu, kasus dugaan korupsi pengadaan helikopter AugustaWestland (AW)-101 di TNI AU dengan tersangka bos PT Diratama Jaya, Irfan Kurnia Saleh. Kasus itu digarap KPK sejak Juni 2017.

Ada juga kasus dugaan pencucian uang mantan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. KPK telah menetapkan Rohadi sebagai tersangka sejak 31 Agustus 2016. (Aza)

Tinggalkan Komentar