Jokowi Diminta Tak Sembarangan Tetapkan Status Darurat Sipil

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Jokowi diingatkan agar tak sembarangan menetapkan status darurat sipil. Pasalnya, jika diterapkan dengan tidak hati-hati dan tak proporsional, itu bisa memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Analis hukum dari The Indonesian Democracy Initiative (TIDI), Qurrata Ayuni menjelaskan, dalam Undang-Undang Keadaan Bahaya dikenal tiga kategori kondisi darurat. Ketiganya yakni darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang.

Menurut dia, pengaktifan darurat sipil akan memberikan kewenangan pemerintah untuk memberlakukan rezim hukum baru yang berbeda dengan hukum pada saat normal.

Menurut pakar hukum tata negara Universitas Indonesia itu, penetapan status darurat memang salah satu jalan konstitutional yang diakui oleh hukum internasional. “Pasal 4 paragraf (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa sebuah negara diperkenankan mengenyampingkan hukum pada saat darurat (emergency) jika ada ancaman terhadap kehidupan dan eksistensi bangsa.

“Jadi kondisi darurat corona ini sudah dapat dijadikan alasan untuk mengaktifkan status darurat itu,” katanya, Senin (30/3).

Dia menyampaikan, dengan diaktifkannya darurat sipil, presiden dapat membuat keputusan-keputusan yang dibutuhkan dengan segera meskipun harus mengenyampingkan hukum yang ada. Artinya, hanya presiden yang dapat mengaktifkan status darurat, bukan menteri atau kepala BNPB.

“Sebab akan terjadi perubahan rezim hukum, dimana hukum normal tidak berlaku atau bisa dikesampingkan untuk menyelamatkan ancaman kehidupan bangsa termasuk corona ini,” ujarnya.

Sayangnya, kata dia, Indonesia tidak memiliki instrumen kedaruratan lain selain Undang-Undang 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, sehingga yang dikenal hanya darurat sipil, darurat militer dan darurat perang. Karenanya, banyak pihak yang khawatir bahwa status darurat sipil akan membuat pemerintah menjadi otoriter.

“Itu wajar, oleh karenanya saya meminta pemerintah harus melaksanakan darurat sipil secara proporsional. Meski bisa digunakan, tidak semua pasal harus digunakan. Misalnya pasal penyadapan kan tidak perlu digunakan,” ujar dia.

Presiden juga diminta berhati-hati untuk menggunakan Undang-Undang Darurat Sipil disebabkan akan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Meski dapat membatasi orang keluar rumah atau karantina wilayah sebagaimana yang dibutuhkan pada kondisi darurat corona ini, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

“Karatina wilayah harus juga memperhatikan kebutuhan logistik rumah tangga sebagaimana amanat UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, jika tidak maka berpotensi terjadi chaos. Jadi, sebenarnya bisa dilakukan secara terbatas dan sesuai kebutuhan. Jangan sampai melahirkan rezim otoriter,” katanya.

Dalam rapat terbatas pada 30 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan opsi menetapkan status darurat sipil untuk menangani virus corona (Covid-1). Penetapan status darurat itu menjadi salah satu kondisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. (AIJ)

Tinggalkan Komentar