Dukungan Pemerintah terhadap Sumber Daya Nasional Perlu Diwujudkan

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Direktur Imparsial, Gufron Mabruri memandang pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Negara (RUU PSDN) belum urgen untuk dilakukan pada saat ini. Meskipun, dukungan sumber daya nasional untuk pertahanan negara perlu dibangun dan disiapkan oleh pemerintah.

“Apalagi beberapa aspek ditelah diamanatkan pembentukannya oleh undang-undang, seperti bela negara, komponen cadangan dan pendukung,” kata Gufron di kantor Amnesty International, Jakarta, Rabu (11/9).

Ia menyatakan upaya tersebut dapat dijalankan dengan tetap mempertimbangkan aspek lain, seperti skala prioritas agenda Reformasi Sektor Keamanan (RSK), dinamika ancaman yang berkembang, dan lain sebagainya. Kata Gufron, pembahasan RUU PSDN untuk konteks saat ini belum termasuk agenda prioritas, bahkan menunjukkan ketidakteraturan dalam menentukan prioritas reformasi legislasi sektor keamanan.

“Jika tujuan pemerintah adalah memperkuat sektor pertahanan Indonesia agar semakin profesional, kuat dan modern, maka pembangunan komponen utamanya yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI) menempati posisi prioritas dan perlu dikedepankan,” katanya.

Selain itu, prioritas utama dalam reformasi sektor keamanan adalah melanjutkan kembali pembahasan perubahan terhadap UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang telah mengalami stagnasi selama satu dekade. Karenanya, agenda sepeiti pembentukan komponen cadangan dan pendukung baru dapat diwujudkan apabila penataan berkait dengan strategi, sistem dan komponen utama pertahanan telah selesai pengaturannya.

“Maka, kami minta Komisi I menunda pembahasan serta pengesahan RUU pada periode ini dan melanjutkannya pada DPR periode mendatang,” tuturnya.

Pasalnya, selain minimnya waktu pembahasan juga akan mempengaruhi kualitas undang-undang itu sendiri. Terlebih, substansi yang hendak diatur memiliki lingkup yang luas sehingga membutuhkan waktu yang cukup, pelibatan masyarakat yang lebih luas sehingga memenuhi prinsip akuntabilitas serta transparansi saat menyusun RUU ini.

“Nah, pemerintah dan DPR harus melanjutkan pembahasan perubahan UU Peradilan Militer karena akan memberikan kejelasan status dan kepastian hukum terhadap pelibatan warga sipil dalam pertahanan negara,” ujarnya. (Aza)

Tinggalkan Komentar