Surat Suara Tercoblos 01 Mengancam Demokrasi

Oleh: Zahirudin |

Indonesiainside.id, Jakarta – Penemuan puluhan kantung surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia membuat Partai Demokrat berada dalam sorotan. Pasalnya kader partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itulah yang terlibat dalam penggerebekan yang direkam dalam video dan viral di dunia maya.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief menilai tidak penting siapa yang melakukan penggerebekan. Sebab dampak peristiwa tersebut sangat besar terhadap keberlangsungan Pemilihan Umum 2019 dibandingkan dengan siapa yang menemukan duluan.

“Ini soal menyelamatkan Pilpres Indonesia, bukan soal perwakilan Demokrat yang menggerebek surat suara tercoblos,” kata Andi dalam akun Facebook miliknya, Jakarta, Kamis (11/4).

Sebelum temuan surat suara yang sudah tercoblos di Malaysia, Andi Arief juga pernah memberikan informasi soal dugaan temuan tujuh kontainer berisikan surat suara yang telah tercoblos.

Namun tidak ada yang mengindahkan informasi Andi tersebut dan dia malah dituangkan sebagai penyebab berita palsu alias hoax.

“KPU dan penyelenggara lainnnya harus mau mendengar. Jangan dikit-dikit lapor polisi dan penjarakan orang,” katanya.

Sementara Dewan Penasihat Indonesia Muda, Sangap Surbakti mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mendelegitimasi dirinya sendiri karena terkesan lebih condong membela pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 daripada menjadi wasit kompetisi.

Hal ini diperkuat dengan pembiaran yang dilakukan KPU atas kecurangan yang dilakukan salah satu paslon dan diduga melibatkan salah satu calon legislatif dari partai Nasional Demokrat.

Menurutnya, jika sikap KPU tidak berubah maka jangan salahkan rakyat jika sudah tidak percaya lagi dengan kredibilitas mereka pada Pemilu 2019. Bahkan jangan salahkan siapapun jika nanti gerakan people power benar-benar terjadi.

Untuk menghindari situasi buruk seperti itu, KPU harus secepatnya menyelesaikan persoalan data pemilih siluman yang tercantum di DPT, yang jumlahnya mencapai jutaan orang.

“Gerakan people power bisa terwujud ketika rakyat tidak lagi percaya pada pemerintahan, lembaga hukum, serta sistem hukum itu sendiri,” katanya.(EPJ)

Tinggalkan Komentar