Oleh: Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Dalam Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2020, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp1.861.769,6 miliar. Target ini naik sebesar 13,3 persen jika dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2019.
Optimisme penerimaan perpajakan tahun 2020 menurut pemerintah dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas ekonomi, peningkatan harga komoditas utama dunia, dan dampak reformasi perpajakan.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pemerintah terlalu percaya diri. Berkaca dari outlook APBN 2019 target penerimaan perpajakan hanya tumbuh 8,18% atau sesuai dengan pertumbuhan natural perpajakan.
Indef menilai, target perpajakan tahun mendatang akan kembali jadi angan-angan, kecuali pemerintah bisa menyelesaikan hambatan perpajakan. Peneliti Indef, Nailul Huda mengungkapkan ada lima masalah dalam mencapai target tersebut. Berikut paparannya:
Pertama, program perpajakan semakin tidak efektif. Pertumbuhan penerimaan hingga masa pelaporan SPT (bulan April) melambat jadi 1,02%. Anjlok dari penerimaan perpajakan pada SPT 2017 mencapai 19,22%.
“Selain itu, SPT tahunan kali ini hanya menghasilkan 24,53% dari target tahun 2019, menurun dari tahun lalu yang mencapai 26,91%. Ini menandakan pesta pelaporan pajak tahunan tahun ini kurang berhasil,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Membedah Penerimaan Negara dalam RAPBN 2020 di Jakarta, Kamis (22/8).
Kedua, rasio SDM perpajakan terhadap jumlah penduduk yang masih sangat rendah. Rasionya, menurut perhitungan Indef, adalah 1:5,293 penduduk.
Di negara lain, Malaysia misalnya, rasionya 1:2, 863, lebih rendah dari Indonesia. Jika dihitung berdasarkan jumlah Wajib Pajak (WP), rasio di Indonesia juga masih 1:936 WP.
Artinya, beban SDM perpajakan masih sangat tinggi. Jika didetailkan hanya Fiskus Pajak (orang yang berhubungan langsung dengan WP) maka rasionya akan lebih tinggi.
“Beruntung saat ini sudah mulai muncul aplikasi-aplikasi online yang melayani jasa perpajakan secara gratis. Tugas fiskus sedikit diperingan. Namun hal ini tetap menjadi sorotan,” imbuhnya.
Permasalahan ketiga adalah tingkat kepatuhan perpajakan menurun drastis. Hingga Juni 2019, tingkat kepatuhan hanya 67,4% menurut catatan Indef. Turun dari angka 72,6% pada tahun 2017.
“Padahal jumlah WP terus bertambah. Ini menunjukkan basis data yang kurang bagus dari Otoritas Perpajakan,” paparnya.
Masalah Keempat, kebijakan yang dianggap terlalu pro pebisnis. Nailul memandang Tax Amnesty jilid I tidak terlalu efektif hasilnya. Karenanya wacana tax amnesty jilid II kali ini perlu dipertanyakan.
Penurunan tarif perpajakan juga tidak terlalu efektif, kata Nailul, karena hubungan dengan penerimaan pajak yang inselastis. “Penurunan tarif tidak serta merta efektif meningkatkan penerimaan perpajakan.”
Terakhir, inefisiensi dan tidak efektifnya relaksasi fiskal. Belanja pajak (sebuah proksi untuk mengukur besaran biaya insentif fiskal) dari tahun 2016 ke 2018 selalu meningkat.
Berdasar catatan Indef, pada tahun 2018, belanja pajak sebesar Rp221,3 triliun. Namun pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5% dan sektor industri manufaktur yang terus melambat pertumbuhannya.
“Artinya insentif fiskal yang sebegitu besar tidak efektif dan cenderung dinikmati golongan tertentu,” kata Nailul. (*/Dry)