Indonesiainside.id – Salah satu tokoh agama Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, KH Imad, meminta Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Banten untuk tidak menjadikan tujuh warga Desa Mekarsari sebagai tersangka terkait dugaan penghasutan, pengerusakan, dan kekerasan dalam aksi demo pertambangan di Kampung Papanggo.
Permintaan tersebut disampaikan KH Imad saat audiensi dengan pihak Intelkam Polda Banten, Senin (6/1/2025). Ia menyoroti dampak besar jika ketujuh warga tersebut, yang mayoritas merupakan tulang punggung keluarga, harus menghadapi jerat hukum.
“Saya minta tujuh warga ini tidak dijadikan tersangka. Kasihan keluarganya nanti,” ujar KH Imad.
Ketujuh warga tersebut sebelumnya dipanggil penyelidik Ditreskrimum Polda Banten terkait laporan dugaan pelanggaran Pasal 160 KUH Pidana tentang penghasutan dan Pasal 170 KUH Pidana tentang pengerusakan dan kekerasan. Laporan itu dibuat oleh pihak yang terlibat dalam aktivitas pertambangan yang menjadi sasaran protes warga.
KH Imad mengungkapkan, warga Desa Mekarsari awalnya berencana menggelar aksi demonstrasi di Mapolda Banten pada hari yang sama. Namun, ia berhasil membujuk warga untuk tidak berangkat dan menunggu hasil audiensi.
“Saya ini hanya kiai kampung, alhamdulillah warga masih mau mendengarkan. Tadinya mereka sudah siap berangkat,” katanya.
Audiensi tersebut memberikan sedikit kelegaan bagi warga, yang berharap mendapatkan solusi dari pihak kepolisian atas keluhan mereka. KH Imad menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di Kampung Papanggo telah memberikan dampak buruk tidak hanya bagi tiga kampung terdekat, tetapi juga bagi masyarakat lain yang sering melintasi jalan yang terdampak aktivitas tambang.
Sebelumnya, dua dari tujuh warga, yakni Tarmidi Irawan dan Muntadir, telah diperiksa oleh penyelidik kepolisian pada Jumat (3/1/2025). Pemeriksaan berlangsung selama hampir tujuh jam, dari pukul 10.00 hingga 17.00 WIB.
Keduanya dimintai keterangan terkait aksi demonstrasi menolak aktivitas pertambangan ilegal di Kampung Papanggo. Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.
KH Imad berharap ada jalan tengah yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menjadikan warga sebagai tersangka. Menurutnya, apa yang dilakukan warga adalah bentuk kegelisahan terhadap dampak pertambangan yang telah mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.
“Semoga ada solusi yang adil. Warga tidak meminta banyak, hanya ingin lingkungan mereka kembali aman dan nyaman,” tutup KH Imad.
Kasus ini menjadi sorotan, mengingat protes warga Desa Mekarsari mencerminkan keresahan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas tambang yang tidak terkendali.
(Nto/Ant)