YLBHI: Dengan UU KPK Baru, Pemberantasan Korupsi Akan Mandek

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati, menilai penerapan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru akan membuat pemberantasan korupsi terhambat atau mandek. Ini karena tidak ada ketentuan peralihan, maka seluruh pasalnya akan berlaku.

Dia menjelaskan, dengan UU KPK baru itu maka lembaga antirasuah tersebut akan lemah dalam menjalankan fungsinya. Hal tersebut dikarenakan seluruh orang-orang KPK harus mengikuti ketentuan aparatur sipil negara (ASN).

Terlebih lagi kehadiran dewan pengawas di lembaga tersebut. Dewan pengawas tidak hanya menjalankan tugas manajerial, tapi kata Asfina, lembaga itulah KPK sesungguhnya.

“Jadi KPK yang sesungguhnya adalah dewan pengawas” kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10).

Tak hanya itu, dia juga menilai Jokowi telah tersandera oleh elite politik yang mendukung pencalonannya pada Pilpres 2019 lalu. Elite politik itu tentu membawa kepentingan segelintir orang saja.

“Kalau ada ketua partai politik yang bilang mengatakan dia (Jokowi) bisa diimpitch itu namanya apa?” katanya.

Padahal, sebenarnya secara konstitusional, posisi presiden sangat kuat, tidak bisa diintervensi oleh partai politik. Dalam UUD 45, presiden bisa diberhentikan jika melakukan pelanggaran hukum berat berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, tindak pidana berat atau perbuatan tercela.

“Apakah mendengarkan ratusan ribuan orang termasuk guru besar, dosen, mahasiwa, dan buruh merupakan perbuatan tercela? apakah membuat bepebrantasan korupsi menjadi agenda utama bangsa adalah pepbuatan tercela?” tanyanya.

Dia menjelaskan, jika Jokowi lebih mendengarkan elite partai, maka rakyat akan bergerak. Rakyat tidak akan diam. Bahkan banyak institusi-institusi lain yang juga pasti tidak akan diam.

“Ya kita bisa bergerak itu berdemonstrasi adalah hal yg sah di negara ini, u dijamin oleh konstitusi dan juga UU,” ucapnya. (Aza)

Tinggalkan Komentar