BPK Temukan Potensi Kerugian PNBP Rp3 T dari Bebas Visa Kunjungan

Indonesiainside.id – Indonesia berisiko kehilangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp3,02 triliun per tahun jika kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) kembali diberlakukan bagi 169 negara, menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil pemeriksaan BPK atas Intensifikasi dan Ekstensifikasi PNBP di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dari Tahun Anggaran 2020 hingga semester I 2022.

“Terkait itu, BPK telah merekomendasikan Menkumham untuk meninjau ulang rencana pemberlakuan kembali kebijakan BVK dengan melakukan koordinasi dengan instansi terkait,” kata dia dalam keterangannya, dikutip ANTARA, Jumat (14/6).

Menanggapi rekomendasi BPK, Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 pada 7 Juni 2023 yang menghentikan sementara kebijakan BVK untuk beberapa negara dan entitas. Dampaknya, realisasi PNBP Kemenkumham meningkat tajam pada Tahun Anggaran 2023, mencapai Rp9,70 triliun dari target Rp4,21 triliun. Khusus di sektor keimigrasian, PNBP mencapai Rp7,61 triliun, jauh melebihi target Rp2,33 triliun.

Adhi juga mencatat peningkatan signifikan jumlah kunjungan Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia selama periode ini. Pada 2023, kunjungan WNA mencapai 10.632.034, meningkat dari 4.634.348 pada 2022, meskipun kebijakan penghentian sementara BVK masih berlaku.

Kebijakan BVK telah diterapkan sejak 1983 dan terakhir diatur dalam Perpres Nomor 21 Tahun 2016, yang membebaskan visa kunjungan bagi warga dari 169 negara. Namun, hanya 35 negara di antaranya yang memberikan timbal balik kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Sebelum Perpres ini, negara-negara yang tidak memberikan timbal balik diwajibkan memiliki Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) untuk masuk ke Indonesia.

Selama periode 2017-2020, meskipun jumlah kunjungan WNA dari negara subjek BVK meningkat, negara kehilangan PNBP karena penerapan BVK. Dengan tarif VKSK Rp 500 ribu, kehilangan PNBP mencapai Rp11,13 triliun atau Rp3,02 triliun per tahun.

Saat pandemi COVID-19, kebijakan BVK dihentikan sementara melalui Permenkumham Nomor 8 Tahun 2020 dan diperbarui dengan Permenkumham Nomor 34 Tahun 2021. Kebijakan BVK Wisata dan VKSK Khusus Wisata juga diterbitkan untuk mendukung sektor wisata yang aman dari COVID-19.

Namun, penghentian BVK bersifat sementara dan belum ada perubahan resmi pada Perpres Nomor 21 Tahun 2016. Jika BVK kembali diberlakukan, Indonesia akan kehilangan PNBP yang signifikan dari VKSK negara-negara subjek BVK.

Tinggalkan Komentar