Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta — Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, turut berkomentar terkait wacana referendum yang dilontarkan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Muzakir Manaf alias Mualem. Menurut dia, keinginan seperti itu harus disikapi dengan bijak, bukan malah didiskreditkan.
“Adalah kebodohan dan merugikan NKRI bila ancaman referendum, merdeka, kemudian ditanggapi dengan kenyinyiran dan ledekan terhadap ketidakmampuan daerah itu mengurus dirinya dengan alasan fiskal dan lain-lain,” ungkap Dahnil melalui akun Twitter-nya, Rabu (29/5).
Pemerintah pusat, kata dia, justru harus melakukan evaluasi atas keinginan rakyat Aceh untuk referendum. Pasalnya, selama ini banyak masyarakat, termasuk rakyat Aceh, yang risau dengan kondisi Indonesia saat ini.
“Harusnya, tenangkanlah, sebarkanlah keintiman berwarga negara, bukan justru membangun jarak,” ucap Dahnil.
Mualem melontarkan gagasan tentang referendum rakyat Aceh dalam pidatonya di hadapan para elite di daerah setempat, Senin (27/5). Menurut dia, referendum itu sama dengan yang pernah dilakukan Timor Timur pada 1999. Setelah berpisah dari Indonesia, daerah itu kini berubah nama menjadi Timor Leste.
Munculnya opsi referendum, menurut Muzakir, karena melihat Indonesia tak lama lagi akan dijajah asing. “Kita tahu bahwa Indonesia, beberapa saat lagi akan dijajah oleh asing, itu yang kita khawatirkan. Karena itu, Aceh lebih baik mengikuti Timor Timur, kenapa Aceh tidak?” ujar Mualem.
“Kita tidak dapat bayangkan lagi, persoalan bangsa Indonesia, semakin hari semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan. Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, kita berharap Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya,” ucap Mualem.
Pada saat menyampaikan pernyataan itu, di hadapan Mualem hadir plt gubernur Aceh, pangdam Iskandar Muda, kapolda Aceh, kajati Aceh, rektor Unsyiah Banda Aceh, ketua Pengadilan Tinggi (masing-masing diwakili), serta para bupati dan wali kota dari Partai Aceh, anggota DPRA Partai Aceh, serta partai nasional. (AIJ)