BEKASI – Dewan Da’wah Islamiyah Kabupaten Bekasi mendukung langkah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi yang menjalankan tugas dan fungsinya untuk mentertibkan tempat-tempat usaha yang melanggar aturan. Tempat usaha ini juga tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Pemda Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kepariwisataan.
“Dengan melaporkan ke pihak kepolisian adalah langkah yang sangat tepat sebagai kerja sama untuk menegakan hukum di Kabupaten Bekasi dalam mewujudkan kenyamana dan ketenangan masyarakat,” kata Ketua Dewan Da’wah Kabupaten Bekasi, KH Ahbab dalam keterangannya, Jumat (10/2/2023).
Kyai Ahbab menambahkan, bagi umat muslim sudah jelas larangan atas pergaulan bebas. Sebagaimana yang diterangkan dalam Hadits Nabi SAW riwayat Thabrani: “‘Sesungguhnya andai kepala seseorang ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal atau bukan mahram.”
“Tempat-tempat yang menjadi perkumpulan penyakit masyarakat sudah selayaknya ditutup, karena ‘Kabupaten Bekasi Makin Berani’ dan juga memiliki dua pahlawan nasional yang ulama, serta banyaknya pesantren-pesantren di Kabupaten Bekasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, salah satu pengelola diskotik atau tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Bekasi dilaporkan ke pihak kepolisian lantaran diduga merusak segel yang dipasang Satpol PP Kabupaten Bekasi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Deni Mulyadi mengatakan dugaan perusakan segel itu telah dilaporkan ke Polres Metro Bekasi dan teregistrasi dengan nomor LP/B/321/II/2023/SPKT/POLRESMETROBEKASI/POLDAMETROJAYA.
“Iya benar, udah saya laporin hari ini,” kata Deni Mulyadi belum lama ini.
Dirinya mengakui banyak pengelola tempat hiburan malam yang membandel karena sudah mengetahui usahanya dilarang beroperasi sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2016 namun nekat beroperasi secara diam-diam.