Kemendikbud Gandeng TNI, Bukti Guru Enggan di Pelosok

Oleh : Zahirudin |

Kebijakan yang problematik dan menjadi paradigma yang ngawur.

Indonesiainside.id, Jakarta – Fenomena anggota TNI mengajar di wilayah perbatasan kini menjadi sorotan. Ada pihak yang mengapresiasi, ada pula yang mengkritik kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia tersebut.

Menurut pengamat dan praktisi Pendidikan, Indra Charismiadji, pelibatan TNI mengajar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) adalah bukti bahwa guru tidak memiliki keinginan kuat mengajar di sana.

Menurutnya, secara de facto memang sedikit sekali guru honorer yang mau mengajar di kawasan 3T. Sebab jika memang banyak yang mau mengabdi di daerah yang jauh dari hingar-bingar kota, maka tidak perlu membahas hal ini.

“Termasuk juga Guru Garis Depan itu, pertama bilangnya mau, tapi tau-taunya ketika dicek udah ada di ngajar Kota, tapi tetap dapat digaji. Coba aja cek datanya di Kemendikbud,” terang Indra kepada Indonesiainside.id, Sabtu (2/3).

Indra menambahkan, alasan klasik mengapa Guru Garis Depan tidak nyaman di wilayah perbatasan tidak lain karena sulitnya mengakses makanan dan hiburan. Sebab honor yang mereka terima terbilang sudah sangat baik.

Adapun mengenai pelibatan TNI sebagai tenaga pengajar, Indra menganggap hal itu biasa saja. Apalagi jika memang betul-betul di wilayah tersebut sangat sulit menemukan tenaga pengajar.

“Sebenernya memang TNI bisa dilibatkan. Daripada susah mencari guru di sana. Cuma TNInya perlu disiapkan dulu bagaimana caranya mengajar. Itu yang mungkin belum disiapkan,” pungkasnya.

Sebelumnya Direktur Kantor Hukum HAM Lokataru, Haris Azhar mengatakan, Kemendikbud sebenarnya tidak bisa meminta bantuan kepada TNI untuk berperan menjadi guru di daerah 3T.

Sebab Kemendikbud seharusnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada lembaga-lembaga negara yang berwenang seperti Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, atau kepada Ombudsman RI.

Tujuan konsultasi Kemendikbud kepada lembaga-lembaga negara tersebut, kata Haris, untuk menguji soal hukum yang menjadi alasan sebelum membuat kebijakan tersebut apakah sudah tepat atau belum.

“Ini problematik, juga jadi paradigma yang ngawur, yang ada di level pemerintahan sipil yang berkuasa hari ini,” kata Haris. (EPJ)

Tinggalkan Komentar