Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai, sejak lima tahun pemerintahan Jokowi, penegakan hukum dijadikan sebagai alat kriminalisasi. Kriminalisasi atas hak yang dijamin konstitusi dan UU setidaknya disebabkan oleh tujuh hal, pertama, tidak adanya check and balances pada saat penentuan tersangka.
“Contohnya, Akbar Alamsyah bukan hanya mengalami kerusakan ginjal, tetapi tiba-tiba datang surat penetapan tersangka ke rumahnya, padahal orang tuanya tidak tahu dia ada di mana. Belum lagi pada malam hari ada penangkapan Dhandy Laksono dan pagi harinya Ananda Badudu,” kata Isnur dalam paparan outlook reformasi lembaga penegakan hukum di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (14/9).
Kedua, dia menilai terjadi minimnya akuntabilitas penentuan tersangka dan ketiga, tidak adanya habeas corpus. Habeas corpus adalah mekanisme pemulihan yang memungkinkan seseorang untuk melaporkan penahanan atau pemenjaraan yang melanggar hukum kepada sebuah pengadilan dan meminta agar pengadilan itu meninjau apakah penahanan itu sesuai dengan hukum atau tidak.
Keempat, lemahnya akuntabilitas penahanan dan penahanan berkepanjangan. Seperti di dalam penahanan korban tidak diperiksa sama sekali, dimana akhirnya hakim bingung terkait putusan akhir.
“Sebab, korban dapat menggugat jika ditahan tanpa ada kesalahan. Ini dilema penegakan hukum kita,” tuturnya.
Kelima, tidak adanya batas status tersangka. Keenam, mengejar pengakuan tersangka termasuk menggunakan penyiksaan dan ketujuh pembatasan akses penegak hukum.
“Kalaupun sudah punya akses, kami susah mengadvokasi, sementara dalam KUHP, penasihat hukum dapat mengakses dan memberikan pendampingan kepada kliennya selama 24 jam,” kata Isnur. (Aza)