Menteri ATR/BPN Minta Pemda Bijak Gunakan Zona Nilai Tanah sebagai Acuan NJOP

Indonesiainside.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah daerah (Pemda) lebih bijak dalam menggunakan Zona Nilai Tanah (ZNT) sebagai acuan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), agar tetap sesuai dengan kondisi masyarakat.

“Oleh karena itu, penggunaan ZNT sebagai dasar penyesuaian NJOP harus dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat serta aspek penting lainnya,” kata Nusron pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (8/9) kemarin.

Nusron menyoroti adanya dinamika publik terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah wilayah akibat penggunaan ZNT sebagai acuan pajak daerah. Menurutnya, nilai ZNT yang relatif lebih tinggi dibanding NJOP berpotensi menimbulkan gejolak, sehingga penyesuaian kebijakan perpajakan daerah harus dilakukan dengan hati-hati.

Ia menjelaskan bahwa batas aman penerapan nilai pajak berdasarkan ZNT adalah plus minus 25 persen dari NJOP. Apabila lebih dari itu, akan memicu protes masyarakat dan memperbesar potensi kontroversi publik.

“Kalau menggunakan pendekatan plus minus 25 persen masih relatif aman biasanya. Biasanya kalau di bawah 25 persen atau di atas ini akan menimbulkan gejolak. Biasanya, tapi ini tidak sama antara satu daerah dengan daerah lain,” ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian harus mempertimbangkan daya beli masyarakat serta perkembangan ekonomi lokal, demi menjaga stabilitas penerimaan daerah tanpa menimbulkan keresahan.

Lebih lanjut, Kementerian ATR/BPN juga menekankan pentingnya integrasi data ZNT dengan sistem PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melalui kerja sama host to host yang didorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

“KPK melalui rapat koordinasi merekomendasikan pemanfaatan ZNT sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, bagian dari peta jalan pencegahan korupsi dan penguatan pendapatan asli daerah pemerintah kabupaten maupun kota. Saat ini KPK juga mendorong agar pemanfaatan Zona Nilai Tanah oleh Pemda dapat dilakukan oleh prinsip integrasi host to host antara PBB dan BPHTB,” jelas Nusron.

Menurutnya, langkah ini strategis, namun tetap harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Tanpa kajian matang, penerapan ZNT bisa memunculkan keresahan masyarakat sekaligus memperburuk sentimen publik terhadap kebijakan pertanahan nasional.

Ia juga menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pertanahan di Kementerian ATR/BPN, sejumlah layanan pertanahan memang menggunakan peta ZNT sebagai dasar tarif layanan. Layanan itu antara lain pendaftaran surat keputusan perpanjangan hak atas tanah, pembaruan hak atas tanah, pendaftaran pemindahan pengalihan hak atas tanah untuk perorangan maupun badan hukum, serta informasi nilai tanah atau aset properti.

Dengan meningkatnya kebutuhan informasi nilai tanah, ZNT kini juga digunakan untuk penentuan tarif pelayanan pertanahan, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, serta konversi nilai bidang tanah ke dalam unit vertikal rumah susun pada kegiatan konsolidasi tanah vertikal. ZNT juga menjadi acuan keberhasilan program konsolidasi rumah dan referensi perpajakan daerah, sepanjang telah ada MoU dan PKS dengan Pemda, serta mengikuti surat edaran Menteri ATR/BPN tahun 2020 nomor PT.03.01/299/II tentang Pemanfaatan Peta ZNT oleh pemerintah kabupaten/kota.

“Nilai yang disajikan pada peta ZNT adalah nilai pasar yang berlaku pada saat ini sehingga dipastikan nilainya relatif lebih tinggi dibandingkan dengan NJOP, sehingga jika digunakan sebagai referensi perpajakan daerah, maka diperlukan penyesuaian kebijakan daerah,” tutur Nusron.

Tinggalkan Komentar