Bantuan Rumah Subsidi Kini Berdasarkan Zonasi, Maksimal Gaji Jakarta hingga Rp14 Juta

Indonesiainside.id – Pemerintah kembali mempermudah akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah layak huni melalui program bantuan pembiayaan rumah subsidi. Dalam aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), kriteria MBR kini ditentukan berdasarkan zonasi wilayah.

“Besaran penghasilan MBR dibagi atas zonasi wilayah,” ujar Menteri PKP Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, dalam salinan Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025 yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/4).

Penyesuaian ini mempertimbangkan tiga indikator utama, yaitu indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran rumah tangga untuk kontrak rumah dalam sebulan terakhir, dan letak geografis. Dalam aturan tersebut, wilayah Indonesia dibagi menjadi empat zona, masing-masing dengan batas penghasilan maksimal yang berbeda. Berikut rinciannya:

Zona 1

Wilayah: Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, NTT, NTB

  • Tidak Kawin: Rp8.500.000

  • Kawin: Rp10.000.000

  • Tapera (1 orang): Rp10.000.000

Zona 2

Wilayah: Kalimantan, Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali

  • Tidak Kawin: Rp9.000.000

  • Kawin: Rp11.000.000

  • Tapera (1 orang): Rp11.000.000

Zona 3

Wilayah: Seluruh Papua dan wilayah otonomnya

  • Tidak Kawin: Rp10.500.000

  • Kawin: Rp12.000.000

  • Tapera (1 orang): Rp12.000.000

Zona 4

Wilayah: Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek)

  • Tidak Kawin: Rp12.000.000

  • Kawin: Rp14.000.000

  • Tapera (1 orang): Rp14.000.000

Ara menjelaskan bahwa kebijakan zonasi ini dibuat untuk menyesuaikan dengan kenyataan ekonomi di berbagai daerah, sekaligus menjamin bahwa bantuan subsidi tepat sasaran.

“Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.

Permen PKP 5/2025 secara khusus mengatur bahwa besaran penghasilan MBR merupakan batas maksimum yang masih memenuhi syarat untuk mendapatkan kemudahan pembangunan atau perolehan rumah. Artinya, masyarakat dengan penghasilan di bawah atau sama dengan batas zonasi berhak atas bantuan tersebut.

Tinggalkan Komentar