Soroti Tambang Nikel di Raja Ampat, Komisi VII: Jangan Korbankan Surga Dunia demi Eksploitasi!

Indonesiainside.id – Ketegangan antara industri pertambangan dan pelestarian alam kini kembali mencuat, kali ini menyasar Raja Ampat, kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu surga wisata bahari dunia. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty angkat bicara keras soal ancaman pertambangan nikel di wilayah ini yang dianggap berpotensi merusak ekosistem wisata kelas dunia.

“Banyak pekerjaan rumah yang harus kita tindak lanjuti. Salah satunya adalah pembangunan industri pertambangan nikel di Raja Ampat. Kita tahu ini sudah marak, diviralkan oleh Greenpeace, dan saya datang ke beberapa tempat yang juga didemo. Semua pihak punya keinginan yang sama, kelestarian dan keberlanjutan daerah wisata yang luar biasa kaya,” ujar Evita dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5).

Kekhawatiran Evita bukan tanpa alasan. Di balik popularitasnya sebagai destinasi wisata global, Raja Ampat kini dihantui ekspansi tambang yang berpotensi mengancam laut biru, terumbu karang, hutan tropis, hingga sungai-sungai yang menjadi denyut kehidupan lokal.

“Ekosistem dari perkembangan pariwisata ini tidak boleh terganggu karena adanya usaha-usaha yang mengancam keberlanjutan kawasan ini. Kita akan membicarakan hal ini di DPR RI, mencari solusi terbaik,” tegasnya.

Evita juga menyebut bahwa beberapa perusahaan tambang yang mulai membuka operasional di kawasan ini perlu mendapatkan pengawasan ekstra ketat. Menurutnya, evaluasi atas izin-izin tambang menjadi langkah mendesak, terutama untuk memastikan keberlangsungan alam dan masyarakat lokal.

“Tadi yang menambang katanya belum begitu banyak, baru beberapa yang baru mau mulai. Kita minta pemerintah untuk mengevaluasi, apakah ini akan diteruskan? Suka tidak suka, harus kita katakan: bisa menjaga ekosistem? Bohong lah itu,” ujarnya tajam.

Lebih jauh, ia menuntut transparansi dari para pelaku industri pertambangan, khususnya soal pengelolaan limbah dan komitmen mereka dalam menjaga laut dan ekosistem terumbu karang.

“Kita ingin penjelasan, apa yang akan dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjamin ekosistem kepariwisataan tidak rusak, menjamin kekayaan laut tidak tercemar, dan bagaimana dengan pembuangan limbahnya? Banyak hal yang harus kita dalami di Komisi VII,” pungkas Evita.

Tinggalkan Komentar