Indonesiainside.id, Jakarta – Ingar-bingar politik selama musim Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 seakan sirna seusai Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjadi kepala negara untuk kedua kalinya pada 20 Oktober lalu. Semua bersalaman, bahkan Prabowo Subianto yang menjadi pesaingnya sejak 2014, bertemu dan menyampaikan selamat kepada mantan wali kota Solo itu.
Fase berikutnya, ada bagi-bagi “kue kekuasaan” dari Jokowi melalui konfigurasi Kabinet Indonesia Maju. Awalnya, Jokowi menjanjikan kepada publik membentuk kabinet yang jempolan. Jargonnya, jabatan para menteri bakal diisi kaum milenial.
Namun, setelah kabinet terbentuk, mereka yang mewakili label milenial itu ternyata hanya segelintir. Hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Wishnutama Kusubandio. Sisanya, bisa ditebak.
Sejumlah nama lama ikut menghiasi jajaran pembantu presiden. Sebut saja Budi Karya Sumadi sebagai menteri perhubungan, dan Siti Nurbaya Bakar sebagai menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Luhut Binsar Pandjaitan juga masih dipercaya memegang pos menko kemaritiman. Begitu juga dengan Airlangga Hartarto di bidang perekonomian sebagai menko perekonomian.
Yasonna Laoly tetap dipercaya memimpin Kementerian Hukum dan HAM, meski banyak bermunculan kasus di rutan dan lapas selama dia memegang jabatan yang sama pada 2014-2019. Sementara, Retno Marsudi juga kembalu memegang peranan sebagai menteri luar negeri.
Singkatnya, jargon milenial ala Jokowi tak lebih dari sekadar jargon politik. Tak lupa, Mahfud MD juga mendapat jatah sebagai menko polhukam. Tokoh yang pernah getol mengkritik Jokowi soal perubahan UU KPK itu pun kini lebih banyak diam ketika dimintai tanggapan tentang nasib pemberantasan rasuah di republik ini.
Dan yang tak kalah mengejutkan, Partai Gerindra sebagai lawan politik Jokowi di Pilpres 2019 juga mendapat kue kekuasaan. Wakil Ketua Gerindra Edhy Prabowo menempati pos Kementerian Kelautan dan Perikanan, menggantikan Susi Pudjiastuti.
Lebih sangar lagi, Jokowi menempatkan ketua umum parpol berlambang burung garuda itu, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan. Mantan rival diberi pos kementerian dengan alokasi terbesar APBN. Ini menakjubkan.
Penempatan Prabowo sebagai menhan cukup menyita perhatian. Bahkan, cukup untuk menutupi kontroversi pengangkatan Fachrul Razi sebagai menteri agama dan sejumlah nama lain di Kabinet Indonesia Maju.
Menhan punya tongkat kendali menggerakkan dana sebesar Rp131,2 triliun. Alokasi dana pertahanan itu meningkat Rp21,6 triliun dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, Prabowo juga harus mempertanggungjawabkan ucapannya dalam debat presiden, yang menuding bahwa pertahanan Indonesia masih lemah.
Jokowi secara langsung ingin Prabowo membenahi pertahanan Indonesia. Maka dari itu, ketua umum Partai Gerindra itu harus bisa menjawab tantangan Jokowi.
Di sisi lain, presiden juga mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinet. Termasuk menerbitkan perpres soal wakil menteri yang jumlahnya meningkat secara ugal-ugalan menjadi 12 orang. Sementara, pada periode sebelumnya Jokowi hanya memerlukan tiga wakil menteri.
Tak hanya wakil menteri, Jokowi juga berupaya “membayar” utang budi pada pihak-pihak lain. Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama. Pria yang akrab disapa Ahok itu ditunjuk menjadi komisaris utama Pertamina.
Mantan terpidana kasus penistaan agama itu pernah mendampingi Jokowi memimpin Jakarta pada 2012-2014. Maka, publik tak heran jika Ahok juga dapat jatah khusus pada periode pemerintahan ini. Bahkan, belakangan, Jokowi juga memasukkan nama Wiranto dalam jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Tak tanggung-tanggung, mantan menko polhukam yang kerap mengundang kontroversi itu didapuk menjadi ketua Wantimpres. Pengamat politik Harits Abu Ulya menilai langkah Jokowi itu tidak mengagetkan. Meski Wiranto punya sederet pernyataan “nyeleneh” selama menjabat menko polhukam, itu tak jadi soal bagi Jokowi.
“Pada aspek moral dan pola komunikasi yang lebih ‘ngawur’ dari dia (Wiranto) saja bisa dapat kedudukan, seperti Ahok (mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama). Kenapa tidak untuk Wiranto? Kira-kira begitu,” kata Harits saat dihubungi di Jakarta, Jumat (13/12).
Apakah bagi-bagi kue ini sudah tuntas? Perlu dicatat, masih ada sejumlah pihak yang turut berjasa dalam pemenangan Jokowi di Pilpres 2019, namun belum dapat kue. Sebut saja Yusril Ihza Mahendra dan TGH Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang–yang belakangan mengubah haluan politiknya dari penentang menjadi pendukung penguasa. Kita tunggu saja “gebrakan” Jokowi di 2020. (AIJ)