Indonesiainside.id – Munculnya varian baru COVID-19 BA.3.2 atau “Cicada” mulai memicu kewaspadaan global. Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah, meski Indonesia hingga kini belum mencatat kasus varian tersebut.
Menurutnya, kemunculan varian baru tidak boleh disikapi dengan kepanikan, melainkan sebagai alarm bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga meski dunia telah memasuki fase pascapandemi COVID-19.
“Kemunculan varian baru COVID-19 BA.3.2 atau yang dikenal sebagai ‘Cicada’ tidak boleh disikapi dengan kepanikan, tetapi harus menjadi pengingat bahwa sistem kesehatan nasional harus tetap siaga dan adaptif meskipun kita telah memasuki fase pascapandemi,” kata Nurhadi, Rabu (8/4).
Secara global, varian Cicada saat ini masuk kategori pemantauan dan telah terdeteksi di sedikitnya 25 negara. Varian ini juga disebut memiliki jumlah mutasi tinggi pada protein spike serta cenderung menyerang kelompok anak—terutama yang belum memiliki imunitas akibat belum pernah divaksinasi.
Meski sejumlah laporan internasional menyebut adanya potensi peningkatan reinfeksi, hingga kini belum ada bukti kuat bahwa tingkat keparahannya melebihi subvarian Omicron variant.
Di tengah belum ditemukannya kasus di dalam negeri, Nurhadi menilai kondisi ini bukan alasan untuk lengah. Ia menegaskan bahwa yang perlu menjadi fokus utama bukan sekadar keberadaan varian di Indonesia, tetapi kesiapan sistem deteksi dini.
“Fakta bahwa varian ini belum terdeteksi di Indonesia memang memberi ruang tenang, namun dinamika global menunjukkan bahwa penyebaran virus masih sulit diprediksi,” ujarnya.
Ia mengingatkan, pengalaman pandemi sebelumnya menunjukkan jeda antara deteksi global dan masuknya varian ke suatu negara sering kali sangat singkat, sementara respons kebijakan kerap tertinggal.
Karena itu, DPR mendorong pemerintah memperkuat sistem genomic surveillance secara merata, tidak hanya terpusat di kota besar. Kecepatan dan akurasi data, menurutnya, menjadi kunci dalam menentukan efektivitas kebijakan.
“Yang menjadi perhatian bukan semata apakah varian ini sudah masuk atau belum, melainkan apakah kapasitas deteksi dini kita cukup kuat untuk membaca perubahan sejak awal,” tegasnya.
Selain kesiapsiagaan sistem kesehatan, Nurhadi juga menyoroti pentingnya menjaga komunikasi publik tetap proporsional—tidak menimbulkan kepanikan, namun juga tidak meremehkan risiko.
Ia mengimbau masyarakat tetap disiplin menjalankan protokol dasar, seperti memakai masker saat sakit atau berada di ruang padat, melindungi kelompok rentan, serta mengikuti vaksinasi penguat bagi kelompok berisiko.
Di sisi lain, ia menekankan perlunya skenario mitigasi lintas sektor sejak dini, termasuk perlindungan pekerja harian, keberlanjutan UMKM, hingga kesiapan bantuan sosial jika situasi memburuk.
“Pada akhirnya, kekuatan sistem kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan merespons krisis besar, tetapi dari kecepatan membaca sinyal kecil sebelum menjadi ancaman besar,” pungkasnya.