Indonesiainside.id- Berbagai pekerjaan rumah (PR) yang sudah menanti pemerintahan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di sektor ekonomi. PR tersebut harus diwaspadai agar perekonomian Tanah Air di tengah badai PHK bisa ditarik ke arah yang lebih baik.
Tantangan terbesar mencakup defisit fiskal dalam RAPBN 2025 yang diperkirakan mencapai 2,29-2,82 persen. Hal itu bisa menjadi jebakan bagi Prabowo-Gibran. Selain itu, program prioritas makan bergizi gratis dan proyek ambisius Ibu Kota Negara (IKN) yang masing-masing memerlukan anggaran lebih dari Rp 450 triliun, memaksa pemerintahan baru untuk menentukan prioritas dan mencari cara memperkuat kapasitas fiskal.
Defisit Fiskal, Prabowo-Gibran tak Boleh Salah Langkah
Defisit fiskal dalam RAPBN 2025 sebesar 2,29-2,82 persen. Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, defisit tersebut bisa menjadi jebakan bagi Prabowo-Gibran.
“Dugaan saya setting 2,82 (defisit) ini dilakukan di APBN ini maka pertama, menurut saya jujur jebakan untuk Prabowo. Kan koalisi itu yang ada sekarang eksisting ada belum 50 persen, bagaimana cari lobi DPR kalau enggak 50 persen? Deadlock (jalan buntu) lah,” ujar Eko dalam Diskusi Publik Indef yang diikuti secara daring, Selasa (9/7/2024).
Usulan rasio defisit APBN 2,82 persen menjadi yang terbesar di era transisi kepemimpinan presiden. Sementara, dalam APBN 2025 nanti harus menampung program makan bergizi gratis yang butuh anggaran besar.
“Kalau yang dipilih APBN 2,82 diketok atau 2,5, maka kalau ada gonjang-ganjing ekonomi tidak jelas, padahal nasional tidak pasti juga, itu tidak ada ruang manuver (fiskal),” kata Eko.
Jebakan 2 Mega Proyek, Pilih IKN atau Makan Bergizi Gratis?
Dua mega proyek yang menyedot anggaran besar akan dilaksanakan dalam masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kedua proyek itu adalah kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan makan bergizi gratis.
Eko menilai makan bergizi gratis lebih baik. Dia menganggap program yang akan membutuhkan anggaran Rp71 triliun pada 2025 itu memiliki daya ungkit yang lebih baik untuk perekonomian domestik Indonesia.
“Kalau saya harus pilih salah satu, saya akan pilih makan bergizi gratis,” kata Eko.
Dari kajian Indef, proyek IKN diprediksi hanya mampu memberikan sedikit efek pada perekonomian di sekitar Kalimantan. Sementara, proyek makan bergizi gratis memiliki potensi untuk memberikan multiplier effect yang lebih luas.
“Ada kemungkinan proyek ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sementara dari kajian Indef IKN itu hanya akan dorong sedikit saja,” katanya.
Meski demikian, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi agar program ini bisa memberikan efek positif pada ekonomi. Syarat itu di antaranya Prabowo harus melibatkan usaha mikro dan kecil, serta membatasi penggunaan barang impor dalam pelaksanaannya.
“Jangan sampai makan bergizi jalan tapi produk seperti susunya impor, bisa jebol transaksi berjalan kita,” katanya.
Utang Tembus Rp8.000 Triliun
Ekonom Indef, Eisha Maghfiruha, mengatakan, Prabowo-Gibran harus ekstra hati-hati dalam menjalankan proyek di masa pemerintahannya. Hal ini mengingat jumlah utang pemerintah yang telah menembus Rp8.000 triliun.
Dalam menentukan proyek yang menjadi prioritas, pemerintah pertama harus memastikan kesiapan sumber dana. Kedua, pemerintah harus memastikan proyek tersebut memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi.
“Selain itu kita juga harus melihat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya, kita juga harus mengurangi kesenjangan masyarakat dan menyerap lapangan kerja,” katanya.
Di sisi lain, Indef melakukan riset di media sosial X dan Google Trend, hasilnya menunjukkan netizen Indonesia pesimis Prabowo Subianto, bisa melunasi utang di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Eko Listiyanto mengatakan 72,5 persen netizen pesimistis bahwa utang pemerintah akan mampu ditangani pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Para netizen 18.000 akun perbincangan itu menganggap Prabowo mampu enggak menangani warisan utang Jokowi? Ternyata 72,5 persen pesimis bahwa utang ini akan mampu diselesaikan, atau setidaknya bisa ditangani di pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan,” ujar Eko.
Menurut dia, angka 72,5 persen tersebut menggambarkan para penggiat sosial media sudah merasa bahwa kondisi keuangan negara semakin terlalu buruk, sehingga optimisme mulai menipis.
Pada masa kampanye presiden di 2014, Jokowi berjanji untuk mengurangi utang negara secara bertahap sehingga rasio utang terhadap PDB. Nyatanya, rasio utang negara justru naik menjadi 40 persen dari PDB dibandingkan era SBY yang hanya 24,7 dari PDB.
Netizen dalam riset tersebut menyoroti beban utang pemerintah terlalu tinggi, apalagi Presiden Jokowi disebut ingkar janji. Netizen juga menilai proyek IKN bisa menjadi program yang akan menjadi beban paling berat bagi utang pemerintah.
“Secara proporsional, IKN bukan terbesar dalam konteks utang, tapi concern para netizen. Kenapa? Kita tahu investor tidak ada yang masuk. Kebanyakan enggak pada masuk jadi mereka khawatir ini ke depan bagaimana keberlanjutannya,” terang Eko.