Oleh: Andryanto S dan Suandri Ansah
Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah mendesain RAPBN 2020 secara hati-hati, namun responsif dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Menkeu menggarisbawahi ketidakpastian yang terkait dengan gejolak ekonomi global.
“Sinyal yang ingin disampaikan adalah Indonesia mendesain APBN secara prudent, hati-hati, namun kita juga sangat responsif,” ujar Sri Mulyani saat menghadiri seminar nasional di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (21/8).
Dia menjelaskan bahwa RAPBN 2020 didesain bertujuan untuk menjaga fiscal space atau pengeluaran tidak terikat Indonesia serta dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian.
Kendati didesain secara hati-hati, RAPBN 2020 juga bersifat responsif yang ditunjukkan melalui kebijakan sisi penerimaan maupun dari kebijakan belanja untuk ikut serta menyelesaikan masalah-masalah fundamental maupun antisipasi terjadinya kondisi cyclical.
“Maka dari itu kita juga akan terus menjaga APBN itu sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi dengan tetap fokus kepada tujuan kita bernegara,” kata Menkeu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo dalam pidato RAPBN 2020 serta Nota Keuangannya mengatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 dipatok sebesar 5,3 persen dengan penggerak utama adalah konsumsi dan investasi. Pemerintah juga menetapkan asumsi ekonomi makro lainnya, yaitu tingkat inflasi akan tetap dijaga rendah pada tingkat 3,1 persen untuk mendukung daya beli masyarakat.
Di tengah kondisi eksternal yang masih dibayangi oleh ketidakpastian, nilai tukar rupiah diperkirakan berada di kisaran Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Pemerintah yakin investasi terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi. Suku bunga SPN 3 bulan juga diperkirakan berada di tingkat 5,4 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sekitar 65 dolar AS per barel.
Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik Rachbini, mengkritisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020. Ia menyebut ada masalah menahun yang dilakukan pemerintah dalam mengelola anggaran negara.
“Berutang ini tidak hanya untuk membiayai defisit itu sendiri, tetapi juga berutang untuk membayar utang lagi. Jadi gali lubang, tutup lubang, tapi gali lubangnya lebih dalam lagi,” jelas Didik dalam konferensi pers di kantor Indef, Jakarta Selatan, kemarin (19/8).
Dia menjelaskan, salah satu masalah dalam mengelola anggaran Negara adalah pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan negara yang kerap defisit. Akibatnya, pemerintah terjebak dalam lingkaran setan dengan mengandalkan utang untuk menutup defisit. “Beberapa tahun terakhir APBN kita ini mengalami masalah keseimbangan primer yang negatif,” ujarnya.
Menurut dia, keseimbangan primer yang negatif mengindikasikan bahwa penerimaan yang didapat negara tidak cukup membiayai belanja negara. Sehingga pemerintah mesti terus berutang untuk menutup defisit.
“Jadi utang itu sudah menjadi hal yang umum dan kecanduan (addict). Sudah terjadi secara terus-menerus bagi pemerintah. Utang kata pemerintah selalu dibilang belum terlalu besar,” katanya.
Parahnya lagi, menurut Didik, utang yang diambil pemerintah tak hanya untuk menutup kekurangan belanja negara, tapi juga untuk membayar utang-utang sebelumnya. Dia mengatakan, saat ini bunga utang Indonesia sudah menyentuh angka Rp300 triliun.
Didik menilai ada inefisiensi negara dalam mengelola anggaran. Sepanjang 2015-2019, Didik menguraikan belanja pegawai naik dari Rp200 triliun menjadi Rp400 triliun. Demikian sama yaitu Rp200 triliun menjadi sekitar Rp300 triliun.
“Belanja pegawai dan kantor itu menghabiskan ratusan triliun untuk pegawai. Tidak ada hubungannya dengan pembangunan,” imbuh Didik.
Atas kondisi inilah Didik mengatakan bahwa keseimbangan primer dalam kondisi paling fatal. Didik mengibaratkan seperti lagu yang didendangkan Raja Dangdut Rhoma Irama “Gali Lobang Tutup Lobang”. (*/Dry/Ant)