YLBHI Memprediksi Rakyat Makin Terancam di Tahun Ini

Indonesiainside.id, Jakarta – Tahun 2020 menjadi tahun yang mengancam kehidupan rakyat atau warga negara. Pernyataan ini disampaikan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati merujuk kejadian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan kebebasan hak sipil (berpendapat) sepanjang 2019 yang tercatat memburuk.

Asfinawati menilai kondisi tersebut sebagai indikator kian buruknya perlindungan HAM dan kebebasan sipil. Tak hanya itu, pelanggaran hak di berbagai sektor juga mengalami peningkatan.

“Kami memproyeksikan tahun 2020 akan menjadi tahun yang mengancam kehidupan rakyat atau warga,” ujar Asfinawati di Jakarta, Kamis (16/1).

Ada beberapa indikator untuk menguatkan proyeksinya itu, lanjutnya. Pertama, soal kasus pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat di muka umum. Tahun 2019 tercatat 87 kasus meliputi pembatalan izin kegiatan, penghalangan kegiatan, razia, sampai pembubaran paksa kegiatan penyampaikan pendapat.

Kedua, terkait kriminalisasi para pembela HAM. YLBHI memang tak ingin menyebut pembela HAM lebih tinggi kedudukannya daripada mereka yang dibela. Namun, kata dia, jika pembela saja mendapatkan serangan atau kriminalisasi maka apalagi korban yang dibela.

“Padahal seorang advokat, melakukan pembelaan adalah bagian dari tugas yang dijamin undang-undang,” ujarnya.

Menambahkan, ketua bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur, mengatakan, kondisi HAM 2019 diperburuk oleh proses peradilan yang sarat pelanggaran HAM. Ia menemukan peningkatan kasus pelanggaran hak dalam mendapatkan peradilan yang jujur dan adil (fair trial).

YLBHI menyebut jumlah pelanggaran fair trial sepanjang 2019 naik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam catatan YLBHI, pada tahun 2018, pelanggaran atas fair trial 143 kasus dan tahun 2019 meningkat menjadi 169 kasus.

Isnur merinci, dalam isu penyiksaan, pada tahun 2018 terdapat 29 kasus namun tahun 2019 meningkat menjadi 56 kasus. “Jadi hampir meningkat 100 persen penyiksaan oleh aparat,” ujar Isnur.

Hal serupa terjadi pada peristiwa kriminalisasi. Pada tahun 2018 ada 27 kasus dengan 202 korban. Namun, angka itu meningkat pada tahun 2019 yakni 46 kasus dengan 788 korban.

Dari paparan tersebut, YLHI memproyeksikan kondisi tahun 2020 akan semakin mencemaskan. Apalagi, Presiden Jokowi lebih mengedepankan pembangunan dan investasi. Masalah HAM seakan terpinggirkan oleh isu tersebut.

Menurut Isnur, yang paling mengerikan saat ini bukan sekedar praktik di lapangan arah buruk negara ini. Tapi juga semakin hilangnya arah HAM dalam gagasan berbangsa dan bernegara dari sisi pemerintah.

“Visi kepala negara, pernyataan pejabat negara dan lain-lain yang hadir dalam keseharian dan diwujudkan dalam praktik rencana kebijakan,” ujar dia.(EP)

Tinggalkan Komentar