Indonesiainside.id – Pengamat Telekomunikasi sekaligus Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi, menilai bahwa penting bagi pemerintah untuk segera melelang spektrum pita frekuensi untuk mempercepat pemerataan akses 5G di Indonesia.
Menurutnya, salah satu kendala dalam pemerataan layanan 5G di berbagai daerah Indonesia adalah keterbatasan spektrum frekuensi, khususnya di pita 700 MHz dan 3500 MHz, yang menjadi alat produksi bagi operator telekomunikasi.
“Saat ini, perkembangan 5G masih belum seperti diharapkan, sehingga masyarakat belum bisa menggunakannya secara maksimal dan merata di berbagai wilayah Indonesia. Persoalan utamanya adalah karena operator terkendala alat produksi berupa spektrum frekuensi,” jelas Heru ketika dihubungi ANTARA pada Senin.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah segera menggelar lelang frekuensi untuk para operator yang sudah direncanakan sejak tahun lalu.
Heru juga berharap agar operator telekomunikasi mendapatkan insentif berupa harga spektrum frekuensi yang terjangkau, mengingat tingginya biaya perizinan dan operasional di daerah.
“Hal ini disebabkan oleh regulatory cost atau biaya terkait perizinan, penggunaan spektrum, hingga retribusi di daerah yang masih tinggi, yaitu sekitar 12 persen, yang tentunya membuat bisnis telekomunikasi berbiaya tinggi,” kata Heru.
Terkait dengan kebutuhan 5G, Heru berpendapat bahwa teknologi tersebut sebaiknya difokuskan pada kawasan pabrik atau individu, misalnya di kawasan perumahan melalui jaringan WiFi.
Sedangkan untuk sektor pendidikan dan kesehatan, ia mengatakan sudah ada satelit Low Earth Orbit (LEO) seperti Starlink dan Satria milik Bakti Komdigi yang mengisi kebutuhan layanan 5G.
“Segmen yang tepat mungkin pabrik, kemudian individu karena ponsel itu adalah layanan individu, yang mungkin bisa diperluas ke perumahan dengan layanan WiFi,” ucap Heru.
Diketahui, dalam rangka mempercepat adopsi 5G, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) mengusulkan penerapan model Multi-Operator Core Network (MOCN), yang telah berhasil diterapkan di Malaysia.
Model ini memungkinkan operator untuk berbagi infrastruktur, sehingga dapat mempercepat ekspansi jaringan sekaligus menekan biaya investasi.
Selain itu, pemanfaatan infrastruktur milik PLN juga dianggap sebagai solusi strategis untuk memperluas jaringan telekomunikasi ke daerah-daerah yang masih minim akses internet.
Dengan memanfaatkan tiang listrik PLN untuk distribusi serat optik, biaya investasi dapat ditekan hingga 67 persen, yang dapat mempercepat penetrasi internet dengan cara yang lebih efisien. (ant)