Kemendagri: Desa Hanura Pertahankan Status sebagai Desa Antikorupsi

INDONESIAINSIDE.ID – Desa Hanura, yang terletak di Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, berhasil mempertahankan statusnya sebagai desa antikorupsi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa, Data, dan Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mohammad Noval menyatakan bahwa Desa Hanura layak menjadi contoh bagi desa-desa lain di seluruh Indonesia.

Hal ini karena desa tersebut pernah memenangkan lomba desa nasional untuk regional I dan terus mempertahankan prestasi tersebut hingga saat ini.

“Walaupun kepala desanya berganti, mereka tetap bisa mempertahankan prestasinya di 2024,” ujar Noval dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin malam.

Selain meraih penghargaan sebagai desa antikorupsi, Desa Hanura juga memenangkan lomba Desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) tahun 2024.

Noval menjelaskan bahwa aparatur desa sering mengikuti pelatihan PKAD melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) pada tahun 2023. Hasilnya, mereka menerapkan materi-materi pelatihan tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala Desa Hanura, Rio Remota, dalam ajang Lomba Desa dan Temu Karya Nasional (TKN) 2024 menyebutkan bahwa Desa Hanura memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti tiga gereja, dua rumah doa, 17 mushalla, tiga masjid, tiga minimarket, dua kantor perbankan, dan satu balai kementerian.

Selain itu, desa tersebut juga memiliki satu gedung SMP, satu SMA, tiga SD, tiga gedung MA/MTs/MI, enam rumah makan, lima unit PAUD, satu taman kanak-kanak (TK), satu Kantor Pos, satu kantor desa, satu kantor Samsat desa, dan tiga posyandu.

KPK memberikan penghargaan “Desa Antikorupsi” kepada Desa Hanura karena pelayanan administrasinya yang cepat, gratis, dan dapat diakses secara daring maupun luring.

Pemerintahan desa juga menyediakan rumah restoratif justice yang khusus dirancang untuk menyelesaikan persoalan sengketa di antara warganya. (MBS/ANT)

Tinggalkan Komentar