Indonesiainside.id – Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sepakat mendorong pengelolaan kawasan hutan seluas 12,5 juta hektare di Kaltim secara terpadu. Fokus utama pengelolaan ini adalah menggabungkan fungsi konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan ekonomi hijau yang berkelanjutan.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menilai, Kaltim memiliki keunggulan strategis yang tidak banyak dimiliki daerah lain, baik dari segi luas kawasan hutan, potensi lahan reklamasi pascatambang, hingga peluang besar dalam sektor pariwisata alam.
“Luas hutan di Kaltim hampir tiga kali lipat Pulau Jawa. Potensi ini harus dilihat secara lebih fokus dan nyata agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan negara,” ujar Panggah dalam Kunjungan Kerja Reses di Bontang, Senin (11/8).
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan setempat menjadi kunci pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan.
“Dengan sinergi antara DPR, Pemprov, dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang, kita bisa menciptakan industri yang produktif sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.
Panggah juga menekankan pentingnya pembentukan tim teknis lintas sektor yang dapat mengelola potensi kehutanan, tambang, pangan, dan pariwisata alam secara terukur.
“Kita perlu tindak lanjuti dengan pembentukan tim yang solid dan teknis. Hambatan seperti akses jalan dan sarana penunjang kawasan harus kita selesaikan bersama,” tambah politisi Fraksi Golkar itu.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa Kaltim memiliki peluang besar menjadi pionir dalam pengembangan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari sumber daya yang tidak terbarukan menjadi terbarukan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Rudy.
Salah satu inovasi yang dikembangkan Pemprov Kaltim adalah pemanfaatan lahan reklamasi tambang untuk menanam pohon polonia, tanaman cepat tumbuh yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Salah satu inovasi yang kami perkenalkan adalah penanaman polonia di lahan reklamasi bekas tambang, yang memiliki siklus panen cepat dan nilai ekonomi tinggi,” katanya.
Selain itu, Rudy menyebut penguatan ekosistem mangrove dan pengelolaan kawasan konservasi juga menjadi bagian dari prioritas Kaltim dalam membangun ekonomi hijau.
“Dengan dukungan Komisi IV, kami berharap potensi ini bisa menjadi sumber pendapatan baru sekaligus menjaga ekosistem di Kaltim,” tutupnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat fondasi ekonomi daerah, tetapi juga menjadikan Kalimantan Timur sebagai model nasional dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.