Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penataan dan Penyederhanaan Perizinan Impor. Anggota DPR menduga ada tekanan asing di balik penerbitan perpres tersebut.
Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengungkapkan, Perpres ini sangat membahayakan bagi produk-produk lokal bangsa Indonesia, karena barang impor akan semakin membanjiri Indonesia. Padahal berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2020 surplus sebesar USD743 juta dengan nilai ekspor sebesar USD14,09 miliar dan Impor hanya USD13,35 miliar.
“Apakah ada tekanan asing di bulan Februari dan Maret 2020 yang menyebabkan munculnya Perpres 58/2020?,” ujar Amin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ahad (26/4).
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir
menyebutkan ada praktik kotor dalam impor alat kesehatan (alkes). Jumlah impor alkes mencapai 90% dari kebutuhan nasional.
Disaat impor begitu besar, pemerintah justru mengeluarkan Perpres 58/2020 yang berisi penyederhanaan dan kemudahan izin impor.
Dalam pasal 5 ayat 3 Perpres tersebut, persyaratan teknis untuk izin impor dapat ditangguhkan dalam keadaan tertentu atau ebutuhan mendesak, terbatasnya pasokan dan terganggunya distribusi).
Persoalannya, penetapan keadaan tertentu tersebut, kata dia, dapat dilakukan Menteri Koordinator Perekonomian bersama pejabat yang ditunjuk atas nama menteri. Bisa Dirjen, atau siapapun, lewat mekanisme rapat koordinasi.
“Artinya, Presiden bisa “cuci tangan” saat impor besar-besaran terjadi dan ini boleh dilakukan tanpa izin persyaratan teknis. Sehingga bisa sangat merugikan pelaku usaha dalam negeri,” kata Amin.
Kemudian keadaan tertentu yang membolehkan impor tanpa persyaratan teknis juga tidak detail. Misalnya saat harga melebihi tingkat kewajaran, tidak dijelaskan patokan angka atau presentasenya.
Atau disebutkan terganggunya distribusi dan kurangnya pasokan yang membuka peluang pelaku usaha oligopoli yang berfungsi sebagai price maker, dapat menahan suplai dan mengontrol distribusi lalu bermitra dengan mafia impor. “Pasal 5 ayat 3 ini jelas-jelas adalah pasal karet,” ujar dia.
Dia menilai barang impor bahkan diperlakukan sebagai raja di pasal 8 Perpres ini. “Barang impor dapat diberikan fasilitas pajak, kepabeanan dan cukai,” katanya.
Menurut dia, ini terjadi di saat produk-produk lokal khususnya UMKM terus dimarjinalkan tanpa dibuka akses pasar dan insentif yang memadai.Tanpa adanya fasilitas fiskal tersebut saja, barang impor seringkali lebih murah dibanding produk lokal. (MSH)