Wamenkominfo Janji Segera Tindaklanjuti 6 Tuntutan Ojol

Indonesiainside.id – Wamenkominfo, Angga Raka Prabowo berjanji segera menindaklanjuti enam tuntutan Koalisi Ojol Nasional (KON). Komitmen tindaklanjut itu dinyatakan setelah berkoordinasi dengan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang berkaitan dengan legalitas dan layanan ojek online.

“Jadi aspirasi bapak-bapak semua hari ini kami tampung dan kami komunikasikan dan perjuangkan. Komitmen kami akan coba komunikasikan ke kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah setempat,” ujarnya dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (30/8/2024).

Angga menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan aplikator guna menjembatani tuntutan KON.

“Kami di sini terbuka untuk komunikasi dan kami tampung apa yang menjadi keluhan, kami akan jembatani,” ucapnya.

Aspirasi mitra ojol, lanjutnya, merupakan hak yang layak untuk diperjuangkan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib hadir sebagai wujud keberpihakan terhadap aspirasi yang telah disampaikan.

Angga juga meminta dukungan mitra ojol agar tuntutan yang disampaikan bisa terwujud.

“Kami juga mohon dukungannya dan kita juga sama-sama mewujudkan ini semua,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Kamis (29/8/2024), perwakilan KON membacakan enam poin tuntutan yang diperjuangkan kepada Kominfo di kantor Kementerian Kominfo.

Pertama, revisi dan penambahan pasal Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojek online dan kurir online di Indonesia.

Kedua, Kementerian Kominfo wajib mengevaluasi dan memonitoring segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dianggap mengandung unsur ketidakadilan terhadap mitra pengemudi ojek online dan kurir online di Indonesia.

Ketiga, Hapus program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai tidak manusiawi dan memberi rasa ketidakadilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

Keempat, penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Kelima, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Keenam, legalkan ojek online di Indonesia dengan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) beberapa kementerian terkait yang membawahi ojek online sebagai angkutan sewa khusus.

Tinggalkan Komentar