Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri Agama (Menag) Facrul Razi memutuskan sepihak pembatalan pemberangkatan Haji 2020 tanpa berkoordinasi dengan DPR. Keputusan itu menuai kecaman dari ketua dan anggota Komisi VIII DPR yang membidangi masalah agama.
Anggota Komisi VIII DPR Iskan Qolba Lubis menilai, Keputusan Menteri Agama (KMA) 494/2020 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah Haji 2020 M/1441 M merupakan keputusan aneh. Dalam UU tentang Haji, keputusan tentang haji harus dibahas bersama antara pemerintah dengan DPR.
Apalagi, lanjut dia, pemerintah Arab Saudi minta agar pemerintah Indonesia menunggu keputusan dari Saudi karena Covid-19 masih menjadi pandemi. Iskan menilai Menag terlalu cepat mengambil keputusan.
“Mudah-mudahan tidak merusak hubungan bilateral antara kedua negara. Menag kebelet banget sih, sampai dengan pimpinan komisi VIII aja tidak ada WA (whatsapp) atau telepon,” kata Iskan kepada Indonesiainside.id, Selasa (2/6).
Isman menduga ada hal yang ditutup-tutupi oleh Menag. Pasalnya, sebelum pengumuman keputusan tersebut dan penerbitan KMA 494/2020, Menag tidak ada komunikasi sama sekali dengan DPR.
“Buru-buru seperti itu membuat banyak tanda tanya ada apa? Kenapa tidak mau bahas (bersama) DPR, berarti ada yang disembunyikan, ini yang belum kita tahu,” ujarnya.
Dia menilai hubungan kelembagaan di mana Komisi VIII DPR sebagai mitra sudah tidak lazim dengan cara komunikasi seperti ini. Sebab, menurut politikus PKS itu, sampai hari ini juga belum ada keputusan dari Arab Saudi.
“Konon saya dapat info minggu ini akan diputuskan Saudi. Tapi yang jelas Komisi VIII tidak dilibatkan sama sekali,” tuturnya. (02/Aza)