Indonesiainside.id – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai bahwa penerapan kebijakan ekspansif (expansive policy) menjadi langkah penting untuk menanggulangi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah ketidakpastian ekonomi. Menurut Esther, kebijakan ini dapat mendorong sektor riil untuk beraktivitas lebih produktif dan mengurangi tekanan pengangguran.
“Pertama, kebijakannya (dari pemerintah) harus bersifat ekspansif, yaitu kebijakan yang lebih mendorong sektor riil untuk lebih bergeliat,” ujar Esther dikutip ANTARA, Senin (3/3). Menurutnya, dengan mengimplementasikan kebijakan yang lebih terbuka dan mendukung sektor riil, maka diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang daya beli masyarakat.
Esther menjelaskan bahwa kebijakan ekspansif berperan penting untuk merangsang aktivitas bisnis, meningkatkan konsumsi masyarakat, dan akhirnya menciptakan stabilitas dalam perekonomian. “Jika mengacu berdasarkan teori ekonomi, kalau perekonomian negara sedang di bawah, maka untuk menaikkannya adalah melalui expansive policy,” tambahnya.
Kebijakan ekspansif ini, lanjut Esther, dapat dijalankan melalui dua jalur utama, yaitu kebijakan fiskal dan moneter, yang keduanya memiliki peran signifikan dalam mendongkrak daya serap tenaga kerja dan meredam potensi PHK.
Dari sisi fiskal, Esther merekomendasikan agar pemerintah memberikan insentif pajak dan melanjutkan implementasi stimulus infrastruktur. Ia mencontohkan stimulus yang dilakukan pada tahun 2009, yang berhasil menggerakkan perekonomian pada masa-masa sulit. Menurutnya, dengan adanya insentif fiskal seperti itu, diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan daya serap tenaga kerja di sektor-sektor yang membutuhkan.
“Dari sisi fiskal, (pemerintah bisa) memberikan insentif pajak, atau melakukan implementasi stimulus infrastruktur (fiskal) seperti yang sudah dilakukan di tahun 2009,” kata Esther. Menurutnya, langkah ini dapat membantu meredam dampak PHK yang mungkin terjadi akibat penurunan aktivitas ekonomi.
Sementara itu, Esther juga menyarankan agar kebijakan moneter dapat lebih proaktif. Misalnya, dengan memberikan insentif subsidi bunga untuk individu yang terkena PHK dan memiliki kredit di bank, sehingga mereka bisa lebih mudah mengelola kewajiban keuangan mereka.
“Misalnya ada insentif subsidi bunga untuk orang-orang (korban PHK) yang ada kredit di bank. Dari sisi kredit juga ada kelonggaran untuk mereka yang mau apply kredit di bank (untuk membuat usaha),” jelasnya.
Selain kebijakan fiskal dan moneter, Esther juga menekankan pentingnya optimalisasi Kartu Prakerja sebagai alat untuk memfasilitasi pencarian kerja. Ia menilai bahwa Kartu Prakerja saat ini lebih terfokus pada pengembangan kemampuan wirausaha, namun perlu diperluas untuk mempertemukan pencari kerja dengan peluang di dunia industri.
“Selama ini kartu prakerja ini lebih ke entrepreneurship. Kalau menurut saya, tidak cukup untuk itu, tapi juga seharusnya dibuat untuk matchmaking program, perjodohan antara calon tenaga kerja dengan employer yang membutuhkan tenaga kerja. Peran pemerintah ada di situ,” kata Esther.