Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Sekitar 450 alumni Himpunan Mahasiswa Islam yang tergabung dalam Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) mengadakan kegiatan sarasehan bertajuk Demokrasi, Pemilu dan Keindonesiaan. Hasil seminar ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam melakukan tata kelola pemilu di masa mendatang.
Sekitar satu setengah jam berlangsung, masing-masing narasumber menyampaikan pandangan, mulai dari Dewan Pakar KAHMI, Dewan Penasihat KAHMI, praktisi, peneliti, pengamat, hingga aktivis KAHMI. Mereka sepakat pemerintah harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu.
“Saya meyakini KAHMI akan merumuskan kembali antara sistem pemerintahan dan demokrasi berjalan secara linear,” kata peneliti senior LIPI, Siti Zuhro dalam sarasehan nasional KAHMI di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/10).
KAHMI, lanjutnya sangat konsen dalam mempraktikkan sistem demokrasi di Indonesia yang formulatif dan mampu di operasionalkan, baik dalam pemerintahan maupun sistem berdemokrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan tata ulang sistem kenegaraan dan pemilu.
“Karena kasus (pemilu) di Indonesia tidak dapat dijelaskan dengan teori mana pun. Indonesia sangat kental dengan politik harmoni,” ujar Zuhro.
Sebabnya, kata dia, para founding fathers dan politisi dalam kancah perpolitikan Indonesia meninggalkan legacy berharga dalam perpolitikan. Dimana perbedaan politik yang tajam tidak mengakibatkan persaudaraan dan persatuan terkoyak.
Justru, setelah kontestasi berakhir para pendiri bangsa kembali akrab dan menjalin tali silaturahim seperti biasa. Ini menandakan bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya, dibanding kepentingan kelompok dan golongan.
Maka itu, pemilu 2019 yang menghasilkan polarisasi tajam dan disharmoni menjadi PR pemangku kebijakan dan penyelenggara pemilu. Agar ke depan tidak lagi menghasilkan perbedaan yang runcing dan berpotensi pada asosial.
“Demikian juga sistem multipartai, apakah setiap partai selalu didorong untuk mengikuti pemilu. Termasuk fungsi check and balances yang dilakukan oleh anggota DPR RI, ini PR kita bersama,” ujarnya. (Aza)