JAKARTA – SETARA Institute merilis laporan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2023. Laporan ini merupakan publikasi ketujuh terkait tema IKT ini sejak dipublikasikan pertama kali pada tahun 2015.
Laporan IKT 2023 ini mengusung studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.
“Melalui IKT, SETARA Institute berharap dapat mendorong setiap kota untuk membangun perencanaan pembangunan yang inklusif, membangun kebijakan yang promotif, mengalokasi anggaran bagi pemajuan toleransi dan inklusi. Tak kalah penting mencegah peristiwa intoleransi dan memperkuat kolaborasi dalam mengelola keberagaman, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial,” ujar Halili Hasan, Direktur Eksekutif SETARA Institute di Jakarta (30/01/2024).
Obyek kajian IKT adalah 94 kota dari total 98 kota di seluruh Indonesia. Untuk 4 kota yang dieliminir merupakan kota-kota administrasi di DKI Jakarta yang digabungkan menjadi satu kota DKI Jakarta. Mengacu pada definisi operasional dan berdasarkan pada kerangka indexing, studi IKT menetapkan empat variabel dengan delapan indikator sebagai alat ukur.
Terkakit Regulasi Pemerintah Kota, ada dua indikator yang diukur, yakni Indikator 1 (rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya). Indikator 2 (ada tidaknya kebijakan diskriminatif). Kemudian terkait Regulasi Sosial, juga mengusung 2 indikator, yakni Indikator 3 (peristiwa intoleransi) dan Indikator 4 (dinamika masyarakat sipil terkait isu toleransi).
Untuk Tindakan Pemerintah, ada Indikator 5 (pernyataan pejabat kunci tentang isu toleransi) dan Indikator 6 (tindakan nyata terkait isu toleransi). Terakhir, terkait Demografi Sosio-Keagamaan, SETARA Institute menetapkan dua indicator, yakni Indikator 7 (heterogenitas keagamaan penduduk) dan Indikator 8 (inklusi sosial keagamaan).
Hasilnya, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat menjadi kota paling toleran di Indonesia pada 2023, dengan skor 6,50. Menariknya, Singkawang sudah tiga tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kota paling toleran di Indonesia. Selanjutnya ada Kota Bekasi dan Salatiga yang dinobatkan sebagai kota dengan toleransi tertinggi kedua dan ketiga di Indonesia. Sementara itu, Kota Depok dinilai sebagai kota paling intoleran di Indonesia pada 2023, dengan skor 4,01. Sedangkan kota paling intoleran di Indonesia urutan kedua dan ketiga ditempati oleh Kota Cilegon dan Kota Banda Aceh.
Capaian pada 10 kota teratas adalah dampak keterpenuhan tiga aspek kepemimpinan yang dibutuhkan dalam memperkuat ekosistem toleransi di sebuah kota, yakni kepemimpinan kemasyarakatan (societal leadership), kepemimpinan politik (political leadership) dan kepemimpinan birokrasi (bureaucratic leadership).
Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan progresif pada kepemimpinan toleransi di Kota Bogor yang secara terus menerus menuju puncak, meskipun masih terhenti di peringkat 12 secara kumulatif. Tetapi Kota Bogor mencatat nilai tertinggi dan terbaik pada aspek kepemimpinan toleransi.
Pada Studi Indeks Kota Toleran 2023, penelitian ini mencatat terobosan kebijakan toleransi terbaik dalam bentuk peraturan daerah, yaitu Kota Banjarmasin. Terbitnya Perda Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat. Lahirnya sebuah perda, berbeda dengan perkada, menunjukkan kolaborasi tiga aspek kepemimpinan toleransi pada level politik, birokrasi dan masyarakat telah bekerja. Banjarmasin adalah kota dengan peningkatan paling dramatis dari peringkat 59 pada IKT 2022 menjadi peringkat 13 pada IKT 2023.
Terdapat temuan positif bahwa kota-kota pada peringkat 10 terbawah ini telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi diri, mulai membangun ekosistem toleransi terutama melalui perluasan partisipasi dan peran yang diambil elemen masyarakat.
Hal tersebut terpotret melalui temuan rata-rata skor pada 10 kota terbawah yang mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada IKT 2022, zona 10 kota terendah berada pada rata-rata skor 4,17. Skor tersebut naik pada IKT 2023 menjadi 4,33. Dengan kata lain, meskipun masih berada di papan bawah, kota-kota tersebut mulai berbenah.
Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa 10 kota dengan skor terendah, hingga saat ini masih menghadapi tantangan pada aspek kepemimpinan politik dan kepemimpinan birokrasi yang kurang kondusif dalam pemajuan toleransi, sekalipun kepemimpinan sosial toleransi mulai tumbuh.
Artikulasi dua tantangan kepemimpinan ini mewujud pada masih menguatnya favoritisme atas kelompok sosial keagamaan tertentu dan formalisme keberagamaan yang digagas dan diinstitusionalisasi ke dalam tubuh kota melalui peraturan-peraturan yang berbasis agama.
Aneka produk hukum berbasis agama tentu telah dan terus berpotensi menimbulkan tindakan diskriminatif. Inilah yang oleh Komnas Perempuan (2009) disebut sebagai pelembagaan diskriminasi. Produk-produk hukum ini mash eksis di Aceh, Padang, Depok dan Cilegon.