MBR Bebas BPHTB dan Retribusi PBG untuk Percepatan Program 3 Juta Rumah

Indonesiainside.id – Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengumumkan langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan Program 3 Juta Rumah per tahun dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kebijakan utama yang diambil adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah konkret yang mendukung visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk memberikan akses lebih besar bagi masyarakat kecil untuk memiliki rumah. “Kami dalam program ini untuk mencapai pembangunan 3 juta rumah seperti arahan Bapak Presiden, ini adalah kerja tim yang cepat, inovatif, dan berani,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (25/11).

Keputusan untuk menghapuskan BPHTB dan retribusi PBG, menurut Ara, adalah bentuk kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil dan sangat mendukung upaya untuk menurunkan harga rumah, menjadikannya lebih terjangkau. “Ini adalah kebijakan yang sangat pro rakyat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Maruarar menekankan bahwa kebijakan ini bukan ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan tinggi atau menengah, melainkan untuk mereka yang paling membutuhkan, yakni masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin memiliki rumah pertama mereka. “Jadi ini 100 persen adalah kebijakan yang sangat pro kepada rakyat kecil sesuai arahan dari Presiden dan Wakil Presiden,” tuturnya.

SKB 3 Menteri yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PKP Maruarar Sirait, dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, juga bertujuan untuk mempercepat proses penerbitan PBG bagi MBR. “Keputusan ini akan memperlancar proses pembangunan rumah yang layak untuk rakyat kecil,” ujar Tito Karnavian.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung kebijakan ini, termasuk Menteri Dalam Negeri, Menteri PU, serta kepala daerah di seluruh Indonesia. “Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyukseskan kebijakan ini, semoga bisa segera dilaksanakan dan disosialisasikan pada akhir tahun ini,” tutupnya.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat segera memberikan dampak positif dalam upaya memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat Indonesia, khususnya yang berpenghasilan rendah, dan membantu mencapai target 3 juta rumah per tahun yang menjadi fokus utama pemerintahan Prabowo-Gibran.

Tinggalkan Komentar