Indonesiainside.id- Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, menilai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) kecolongan terkait kasus mahasiswa korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bermodus magang Ferienjob di Jerman.
“Betul-betul saya kira Kemendikbud kecolongan dengan model pemagangan semacam ini,” kata Huda di Jakarta, Jumat (29/3/2024).
Dia meminta aparat kepolisian untuk mengusut kasus tersebut sampai tuntas. Sementara Kemendikbudristek harus melakukan evaluasi menyeluruh, karena kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari kementerian terkait.
“Ini termasuk lemahnya pengawasan yang dilakukan Kemendikbud terlebih melibatkan 33 kampus dan meliputi hampir 1000 mahasiswa jadi pengawasannya lemah ini yang akhirnya menjebol sistem magang Kampus Merdeka,” ujar Huda.
Sistem supervisi dan pengawasan harus diperketat. Ia meminta Kemendikbudristek menyelesaikan permasalahan ini, dan tidak angkat tangan. Di sisi lain, dia mengapresiasi Polri karena bisa mengungkap kasus tersebut dengan cepat.
“Kita minta Kemendikbud tidak lepas tangan harus mengentaskan ini sampai selesai dan kita apresiasi sebenarnya langkah cepat yang dilakukan oleh pihak Polri,” tutur Huda.
Sebelumnya, Bareskrim Polri mengungkap TPPO dengan modus mengirim mahasiswa magang ke Jerman melalui program Ferienjob. Program itu melibatkan 33 universitas di Indonesia dan sudah memberangkatkan 1.047 mahasiswa.
Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan, saat ini seluruh korban mahasiswa ada di Indonesia. Sebab, kata dia, program itu rampung pada akhir tahun lalu.
“Saat ini seluruh korban perlu diketahui sudah ada di Indonesia, karena memang kontrak program magang ini telah habis pada Desember 2023,” ujar Trunoyudo kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (23/3). (MBS)