Indonesiainside.id, Dhaka-Tim Penyidik dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) sedang mengumpulkan bukti terhadap orang-orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap Rohingya di Myanmar, seorang jaksa senior mengatakan kepada para wartawan di Dhaka hari Selasa.
Pengadilan sementara Mahkamah Internasional, yang memerintahkan Myanmar untuk melindungi Rohingya dari tindakan genosida, akan membantu ICC mengidentifikasi dan mengadili orang-orang yang membuat kebijakan dan melakukan dugaan kejahatan terhadap kelompok minoritas yang sebagian besar Muslim tanpa kewarganegaraan, kata Phakiso Mochochoko, Direktur Yurisdiksi Divisi Komplementaritas dan Kerja Sama ICC dikutip BenarNews, Selasa (4/2).
Kantor Kejaksaan di ICC, yang berbasis di Den Haag, berharap menuntut pelaku yang memaksa ratusan ribu orang Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari negara bagian Rakhine Myanmar pada 2016 dan 2017, kata Mochochoko.
“Ya, sudah tiga tahun sejak kejahatan itu terjadi, tetapi keadilan akan dilakukan. Mungkin butuh satu tahun, butuh dua tahun, atau tiga tahun, ”katanya dalam konferensi pers di ibu kota Bangladesh. “Keindahan pengadilan kriminal internasional kami adalah ia adalah institusi internasional yang permanen.”
Investigasi dan penuntutan ICC akan terus berlanjut bahkan jika pengungsi Rohingya di Bangladesh dipulangkan ke rumah mereka di Myanmar, meski sejauh ini pemerintah Myanmar tidak mau bekerja sama, kata Mochochoko. Tim ICC tiba di Bangladesh pada 1 Februari lalu.
“Kami akan bekerja sama dengan ICJ. Kami akan bertukar dokumen, “kata Mochochoko, menambahkan,” Kami menyadari bahwa kami tidak boleh menduplikasi upaya kami. Kita harus berusaha dengan segala cara untuk bekerja bersama.”
Dalam putusannya pada 23 Januari, ICJ memerintahkan Myanmar untuk melindungi Muslim Rohingya dari tindakan genosida dan menahan diri dari menghancurkan bukti dugaan kejahatan, ketika pengadilan memutuskan dalam kasus yang diajukan Gambia, sebuah negara yang mayoritas Muslim di Afrika Barat.
“Putusan itu sendiri, dalam hal temuan, bahwa Myanmar harus mengambil tindakan sementara untuk melindungi Rohingya sudah merupakan langkah maju,” kata Mochochoko.
“ICJ telah mengakui bahwa kejahatan telah dilakukan terhadap Rohingya. Pertanyaan bagi kami adalah siapa yang bisa dianggap bertanggung jawab secara pidana secara individual, ”katanya.
Penyelidikan sangat rahasia sedang berlangsung di Bangladesh karena merupakan pihak dalam Statuta Roma, yang membentuk ICC untuk mengadili mereka yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, sementara Myanmar tidak, kata Mochochoko. ICC tidak akan memiliki yurisdiksi dalam kasus-kasus yang melibatkan Rohingya yang tetap di Myanmar.
Pada November 2019, ICC mengizinkan penyelidikan atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Rohingya sejak akhir 2016.
“Ada dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa tindak kekerasan yang meluas dan / atau sistematis mungkin telah dilakukan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan deportasi melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh dan penganiayaan dengan alasan etnis dan / atau agama terhadap populasi Rohingya, ”kata pengadilan dalam rilis beritanya.
Mochochoko mengatakan penyelidikan mencakup jangka waktu hingga Oktober 2016.
“Kita tidak bisa kembali lebih dari itu,” katanya.
Tanggal itu jatuh sebelum eksodus massal sekitar 740.000 Rohingya dari negara bagian Rakhine Myanmar, mulai Agustus 2017. Mereka diusir dari rumah mereka setelah militer Myanmar melancarkan serangan brutal, yang diikuti serangan mematikan oleh kelompok pemberontak Rohingya di pos-pos keamanan pemerintah yang bulan.
Rohingya yang menyeberangi perbatasan ke tenggara Bangladesh bergabung dengan ribuan Rohingya lainnya yang sebelumnya melarikan diri dari Myanmar, menjadikan jumlah pengungsi di kamp-kamp di dan sekitar distrik Bazar Cox menjadi lebih dari 1 juta.
Investigasi ICC juga akan menyelidiki dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Bala Keselamatan Arakan Rohingya, kelompok gerilyawan yang dipersalahkan atas serangan yang memicu serangan militer, kata Mochochoko.
Dia berjanji bahwa penyelidikan, yang telah dimulai, akan menjadi “proses yang independen, tidak memihak, obyektif dan adil.”
“Itu akan memerlukan … para penyelidik datang ke sini ke Bangladesh, khususnya mengunjungi kamp, berbicara dengan para korban dan membangun saksi, mendapatkan cerita mereka dan mencari tahu apa yang terjadi pada mereka,” katanya.
Kerja sama
Dia berharap bisa bekerja dengan para pejabat Myanmar.
“Sayangnya, kami tidak menerima kerja sama dari pemerintah Myanmar. Kami telah berupaya untuk berbicara dengan mereka, untuk menjangkau mereka, tetapi sejauh ini kami belum bisa mendapatkan bantuan atau kerjasama dari mereka, ”katanya.
Sejak 25 Agustus 2017, lebih dari 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh tentara Myanmar, menurut laporan Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).
Dalam laporan berjudul ‘Migrasi Paksa Rohingya: Pengalaman yang Tak Terkira’ OIDA juga mengatakan, lebih dari 34.000 orang Rohingya juga dibakar, 114.000 lainnya dipukuli. Sementara sekitar 18.000 perempuan Rohingya diperkosa oleh tentara dan polisi Myanmar dan lebih dari 115.000 rumah Rohingya dibakar sementara 113.000 lainnya dirusak.
Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar melancarkan tindakan kekerasan terhadap komunitas Muslim minoritas pada Agustus 2017. (CK)