Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – Konflik di internal partai Hanura terus berlanjut. Mahkamah Agung memang telah menyatakan kubu Daryatmo dan Syafruddin Sudding kalah dari kubu Oesman Sapta Odang (OSO).
Namun, Daryatmo dkk tidak bersedia menyerahkan aset-aset Hanura ke kubu OSO. Kubu Daryatmo menilai putusan MA Nomor: 194K/TUN/2019 tidak memiliki kekuatan hukum sita eksekutorial apapun terhadap aset-aset Partai Hanura.
“Terkait dengan aset-aset Partai Hanura agar tetap dijaga dan dirawat serta digunakan sebagaimana mestinya sampai semua proses hukum tuntas, memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Hanura Kubu Daryatmo, Adi, dalam keterangan tertulis, Rabu (7/8).
Adi mengatakan, proses hukum di pengadilan mengenai dualisme kepemimpinan di Hanura belum tuntas. Hal tersebut dikarenakan masih ada sidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor: 744/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.
Perkara ini terkait kubu Daryatmo dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta kubu OSO sebagai pihak tergugat intervensi. Kubu Daryatmo juga mengungkit pakta integritas yang pernah ditandatangani OSO pada 21 Desember lalu.
OSO meneken pakta integritas yang berisi kesiapan untuk mundur jika gagal menambah kursi Hanura di DPR. Pakta integritas itu disaksikan Jenderal (Purn) Subagyo dan Jenderal (Purn) Chairuddin Ismail..
“Poin empat Pakta Integritas tersebut, OSO menjamin penambahan kursi Partai Hanura di DPR-RI dari jumlah sebelumnya dan di akhir kalimat Pakta Integritas, jika tidak memenuhi atau mematuhi, maka saya (OSO) secara ikhlas dan tulus menyatakan mengundurkan diri dari Ketua Umum DPP Partai Hanura,” ucap Adi. (EP)