Oleh: Rudi Hasan
Indonesiainside.id, Jakarta – Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK), dinilai salah kaprah. Ketua Bidang Advokasi YLBHI, M Isnur, menyebut penerbitan perppu itu tak akan menurunkan martabat presiden, seperti yang diutarakan JK.
“Sama sekali tidak meruntuhkan wibawa presiden di mata hukum dan masyarakat,” ujar Isnur di Jakarta, Ahad (6/9).
Dia pun ingin agar Jokowi melihat perppu yang diterbitkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2014. Kala itu, SBY membuat perppu terkait pemilihan kepala daerah.
Dalam perppu tersebut, SBY mengembalikan hak masyarakat untuk memilih kepala daerah masing-masing secara langsung. Sebelumnya, UU Pilkada yang baru disahkan DPR kala itu menyerahkan kewenangan pemilihan kepala daerah kepada DPRD (pemilihan tak langsung).
SBY, kata dia, menyebut penerbitan perppu sebagai pilihan untuk mengembalikan hak konstitusional. Atas tindakan itu, masyarakat tentu menganggap SBY sebagai pemimpin yang adil.
Isnur mengatakan, Jokowi juga bisa mengambil langkah serupa dalam menyikapi revisi UU KPK. “Karena dia (Jokowi) bukan hanya kepala pemerintah, tapi juga kepala negara,” kata Isnur.
Dengan menerbitkan Perppu KPK, dia yakin masyarakat tak akan melihat wibawa Jokowi runtuh. Sebaliknya, hal tersebut justru akan mendongkrak kepercayaan masyarakat ke Jokowi. (AIJ)